Sinergi TNI-Polri Dikerahkan untuk Berantas Aksi Premanisme yang Meresahkan
Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pemberantasan premanisme yang kian meresahkan masyarakat. Kolaborasi ini merupakan bagian dari Operasi Kepolisian Kewilayahan yang digelar serentak di seluruh Indonesia.
Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait sangat penting dalam mengefektifkan operasi ini. Operasi yang dimulai sejak 1 Mei 2025 ini bertujuan untuk menindak tegas pelaku premanisme dan mengungkap jaringan mereka secara menyeluruh, sesuai dengan Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025.
Penindakan premanisme ini, menurut Trunoyudo, juga bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi penegakan hukum yang didukung oleh kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif. Polri berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme yang selama ini meresahkan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi.
Fokus penindakan meliputi berbagai bentuk kejahatan seperti:
- Pemerasan
- Pungutan liar
- Pengancaman
- Intimidasi
- Pengeroyokan
- Penganiayaan
Penindakan ini berlaku baik bagi individu maupun kelompok yang terlibat.
"Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia," tegas Trunoyudo.
Meningkatnya aksi premanisme, termasuk yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas), menjadi perhatian serius. Beberapa ormas bahkan dilaporkan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) secara paksa dan mengganggu proyek pembangunan, seperti yang terjadi pada pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat. Keluhan terkait hal ini bahkan sampai ke markas besar BYD di Shenzhen, China.
Maraknya ormas yang meresahkan juga memicu penolakan dari masyarakat. Contohnya, ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ditolak kehadirannya di Bali. Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa Bali telah memiliki sistem keamanan berbasis kearifan lokal melalui pecalang, yang terbukti efektif membantu kepolisian dan TNI menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adat.