Ketegangan antara Pakistan dan India kembali meningkat terkait pengelolaan sumber daya air. Pakistan menuduh India telah melakukan intervensi terhadap aliran Sungai Chenab, salah satu sungai vital yang alokasi airnya diatur dalam Perjanjian Perairan Indus (Indus Waters Treaty/IWT) tahun 1960. Tuduhan ini muncul di tengah situasi yang sudah memanas pasca serangan mematikan di wilayah Kashmir yang disengketakan.

Sungai Chenab, yang sumbernya berada di wilayah India, merupakan bagian penting dari sistem irigasi dan pertanian di Pakistan, khususnya di provinsi Punjab. Perjanjian Perairan Indus memberikan hak kepada Pakistan untuk memanfaatkan aliran sungai ini. Namun, Islamabad menuduh New Delhi secara sengaja mengubah pola aliran sungai, yang menurut mereka merupakan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dan dapat dianggap sebagai "tindakan perang."

Menteri Irigasi Provinsi Punjab, Kazim Pirzada, menyatakan bahwa telah terjadi perubahan signifikan dan tidak alami dalam aliran Sungai Chenab. Menurutnya, volume air sungai mengalami fluktuasi drastis, yang berpotensi mengancam sektor pertanian di Punjab yang padat penduduk. Provinsi ini bergantung pada Sungai Chenab sebagai sumber utama air irigasi. Dampak dari pengurangan aliran air akan sangat dirasakan di daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air alternatif.

Sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa India diduga telah melepaskan volume air yang besar dari bendungan di wilayah Kashmir yang dikuasai India pada akhir April lalu. Tindakan ini ditudingkan sebagai upaya untuk mencegah Pakistan memanfaatkan air tersebut.

Seorang pejabat senior India, yang berbicara secara anonim, mengindikasikan bahwa pintu air di bendungan Baglihar, yang terletak di hulu Punjab Pakistan, telah diturunkan untuk membatasi aliran air sebagai "tindakan hukuman jangka pendek."

Perjanjian Perairan Indus mengizinkan India untuk menggunakan sungai-sungai bersama untuk keperluan bendungan dan irigasi, tetapi melarang pengalihan aliran air atau perubahan volume air yang mengalir ke hilir. India belum memberikan komentar resmi terkait tuduhan yang dilayangkan oleh Pakistan. Namun, mantan kepala Komisi Air Pusat India berpendapat bahwa dengan ditangguhkannya perjanjian tersebut, India memiliki kebebasan untuk melakukan pengaliran air tanpa kewajiban apapun.

Klaim pelanggaran ini semakin memperburuk hubungan antara kedua negara bertetangga yang memiliki senjata nuklir ini. Perjanjian Perairan Indus, yang telah bertahan selama lebih dari enam dekade, dianggap sebagai salah satu perjanjian paling sukses di dunia dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas. Namun, ketegangan politik dan militer yang terus berlanjut antara India dan Pakistan kini mengancam keberlanjutan perjanjian tersebut.