Pro dan Kontra Pendidikan Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat

Usulan pendidikan militer bagi siswa bermasalah di Jawa Barat, yang digagas oleh Pemerintah Provinsi, memicu perdebatan. Kebijakan ini menuai perbedaan pendapat dari berbagai pihak, khususnya antara tokoh hak asasi manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Seorang tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) menyuarakan dukungannya terhadap gagasan tersebut. Ia berencana mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengadopsi program serupa secara nasional. Menurutnya, pendidikan militer dapat menjadi solusi efektif untuk membentuk mental, karakter, disiplin, dan rasa tanggung jawab pada siswa yang bermasalah. Ia juga menegaskan bahwa program ini, yang bertujuan untuk membina anak-anak yang dianggap nakal di lingkungan militer, tidak melanggar prinsip-prinsip HAM. Pandangannya didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan karakter melalui pendekatan militer dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa.

Namun, pandangan berbeda datang dari Komnas HAM. Ketua Komnas HAM menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan tersebut. Ia berpendapat bahwa pendidikan sipil bukanlah wewenang atau ranah lembaga militer. Menurutnya, melibatkan siswa dalam kegiatan di lingkungan TNI untuk tujuan edukasi karier, seperti mengenalkan tugas-tugas TNI, masih dapat diterima. Akan tetapi, melatih siswa layaknya anggota TNI dianggap kurang tepat dan perlu ditinjau kembali. Komnas HAM berpendapat bahwa fokus utama harus tetap pada pendekatan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan karakter dan potensi siswa.

Program pendidikan karakter ala militer ini telah diimplementasikan di beberapa daerah di Jawa Barat, melibatkan puluhan pelajar SMP yang dianggap sulit diatur. Para siswa ini mengikuti pembinaan di lingkungan militer dengan tujuan memperkuat karakter bela negara dan menjauhkan mereka dari pergaulan bebas serta potensi tindakan kriminal. Program ini melibatkan kerjasama antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam upaya menciptakan generasi muda yang berdisiplin dan bertanggung jawab.

Perbedaan pendapat ini menyoroti kompleksitas isu pendidikan karakter dan perlunya pendekatan yang komprehensif dan terukur. Meskipun pendidikan militer dapat menawarkan manfaat dalam hal disiplin dan pembentukan karakter, penting untuk mempertimbangkan implikasi terhadap hak-hak siswa dan memastikan bahwa program tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang humanis dan berorientasi pada pengembangan potensi individu.