Evaluasi Sektor Pertanian Era Reformasi: Zulkifli Hasan Soroti Ketertinggalan Dibandingkan Orde Baru

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan evaluasi kritis terhadap perkembangan sektor pertanian Indonesia selama 29 tahun era reformasi. Dalam sambutannya pada acara Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa Khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Semarang, Zulkifli Hasan menyoroti adanya ketertinggalan signifikan dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Orde Baru.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa fokus pada perdebatan demokrasi selama era reformasi menyebabkan terabaikannya pembangunan sektor pertanian. Ia mengindikasikan bahwa di masa pemerintahan sebelumnya, sektor pertanian menjadi prioritas utama, dengan investasi besar-besaran pada infrastruktur pendukung seperti irigasi.

Zulkifli Hasan mencontohkan bagaimana pemerintahan Orde Baru berhasil mencapai swasembada pangan melalui pembangunan intensif infrastruktur pertanian. Ia juga menyebutkan keberadaan industri strategis seperti PT PAL, PT Pindad, dan program pengembangan energi nuklir, serta peluncuran Satelit Palapa. Zulkifli Hasan juga menyinggung tingginya pertumbuhan ekonomi rata-rata pada masa itu.

Zulkifli Hasan menyoroti pengalaman pahit saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dimana ia harus mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton dan jagung 2,8 juta ton atas perintah Presiden Joko Widodo untuk menutupi kekurangan cadangan pangan nasional. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Presiden terpilih, Prabowo Subianto menjadikan ketahanan pangan sebagai program prioritas.

Namun, Zulkifli Hasan juga memberikan kabar baik, berdasarkan laporan Menteri Pertanian, stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton dan diperkirakan cukup hingga tahun depan. Selain itu, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Bulog untuk menyerap gabah petani lokal dengan harga yang layak, yaitu Rp6.500 per kilogram, serta memangkas rantai distribusi pupuk agar lebih efisien dan langsung sampai ke petani.

Selain masalah ketahanan pangan, Zulkifli Hasan juga menyoroti masalah ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antara desa dan kota selama era reformasi. Ia melihat bahwa desa-desa cenderung tertinggal karena tidak memiliki ekosistem ekonomi yang kuat. Indikasi dari ketertinggalan ini adalah perubahan status petani dari pemilik lahan menjadi buruh tani.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi pedesaan yang solid melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Ia meyakini bahwa koperasi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru di desa-desa, memotong rantai pasokan yang panjang dan tidak efisien, serta memberantas praktik-praktik yang merugikan petani seperti tengkulak dan rentenir.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Kopdes berpotensi menciptakan dua juta lapangan kerja baru di pedesaan. Dengan demikian, diharapkan Kopdes dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan program ini.

Berikut poin-poin penting yang ditekankan oleh Zulkifli Hasan:

• Ketertinggalan Pertanian: Sektor pertanian Indonesia tertinggal dibandingkan era Orde Baru.
• Swasembada Pangan: Pada era Orde Baru, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan.
• Impor Beras dan Jagung: Indonesia melakukan impor beras dan jagung dalam jumlah besar tahun lalu.
• Ketahanan Pangan: Program utama Presiden Prabowo adalah ketahanan pangan.
• Stok Beras Nasional: Stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton.
• Harga Gabah Petani: Bulog diperintahkan menyerap gabah petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram.
• Ketimpangan Ekonomi: Terjadi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota.
• Koperasi Desa Merah Putih: Kopdes menjadi solusi ekonomi desa dengan menciptakan lapangan kerja dan memangkas mata rantai distribusi.