Polemik mutasi sejumlah dokter mencuat ke permukaan, memicu pertanyaan tentang independensi dan profesionalisme di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim B. Yanuarso, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait gelombang mutasi yang dialami sejumlah sejawatnya, yang diduga terkait dengan dukungan mereka terhadap dirinya.

Dr. Piprim menyoroti beberapa kasus mutasi yang dianggap janggal dan tidak berdasar. Salah satunya adalah mutasi Ketua IDAI Jawa Tengah periode lalu, dari RSUP Dr. Kariadi Semarang ke RSUP Dr. Sardjito. Keputusan ini dinilai kontraproduktif karena justru mengurangi jumlah konsultan tumbuh kembang di RSUP Dr. Kariadi, yang sebelumnya hanya memiliki satu konsultan, sementara RSUP Dr. Sardjito sudah memiliki tiga konsultan.

"Alasan Kemenkes adalah pemerataan pelayanan. Tapi, pemerataan seperti apa yang dimaksud jika justru menyebabkan kekosongan konsultan tumbuh kembang di RSUP Dr. Kariadi? Sementara di RSUP Dr. Sardjito, jumlah konsultan malah bertambah menjadi empat," ujar dr. Piprim.

Selain itu, dr. Hikari, Sekretaris Jenderal PP IDAI, juga mengalami mutasi ke RSAB Harapan Kita, meskipun memiliki catatan prestasi yang baik. Lebih lanjut, akun pelayanan dr. Hikari di RSCM diblokir, sehingga ia tidak dapat lagi praktik di sana. Kasus lain yang disoroti adalah pemecatan mendadak dr. Rizky Adriansyah oleh RS Adam Malik Medan, tanpa melalui proses pemanggilan atau pemberian surat peringatan. Pemecatan ini diduga kuat terkait dengan protes dr. Rizky atas mutasi dr. Piprim.

Pihak RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), melalui Direktur Utama dr. Supriyanto Dharmoredjo, menjelaskan bahwa keputusan rotasi dr. Piprim merupakan wewenang Kemenkes. Menurutnya, rotasi ini adalah bagian dari kebijakan organisasi atau lembaga (tour of duty) yang bertujuan untuk pemerataan kompetensi rumah sakit di bawah naungan Kemenkes.

"Ini adalah tour of duty dalam rangka pemerataan kompetensi rumah sakit Kemenkes, untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat," kata dr. Supriyanto.

Namun, penjelasan ini tampaknya tidak meredakan kekhawatiran di kalangan IDAI. Dr. Piprim dan rekan-rekannya mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas Kemenkes dalam mengambil keputusan mutasi. Mereka khawatir bahwa mutasi ini bukan semata-mata bertujuan untuk pemerataan pelayanan, tetapi juga sebagai bentuk intimidasi terhadap dokter-dokter yang kritis terhadap kebijakan Kemenkes.

Berikut adalah daftar kasus mutasi yang disoroti:

• Ketua IDAI Jateng (periode lalu): Dari RSUP Dr. Kariadi Semarang ke RSUP Dr. Sardjito
• dr. Fitri Hartanto (konsultan tumbuh kembang): Dari RSUP Dr. Kariadi Semarang ke RSUP Dr. Sardjito
• dr. Hikari (Sekjen PP IDAI): Dimutasi ke RSAB Harapan Kita, akun pelayanan di RSCM diblokir
• dr. Rizky Adriansyah: Dipecat mendadak oleh RS Adam Malik Medan

Kasus-kasus ini memicu perdebatan tentang independensi dokter dan perlindungan terhadap whistleblower di lingkungan Kemenkes. IDAI mendesak Kemenkes untuk memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait alasan di balik mutasi-mutasi ini, serta menjamin bahwa tidak ada unsur intimidasi atau pembalasan terhadap dokter-dokter yang memiliki pandangan berbeda.