PPAD Tegaskan Halal Bihalal Rutin Tidak Terkait Tuntutan Pemakzulan Gibran

Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) baru-baru ini menggelar acara halal bihalal yang mengundang perhatian publik. Kegiatan ini berlangsung di tengah ramainya pemberitaan mengenai Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menyuarakan aspirasi agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, menegaskan bahwa acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh organisasinya tidak memiliki kaitan dengan isu pemakzulan Gibran yang sedang bergulir. Komaruddin menjelaskan bahwa kegiatan halal bihalal merupakan agenda rutin tahunan PPAD yang telah direncanakan jauh sebelum munculnya tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI-Polri.

"Tidak. Bahwa acara ini halal bihalal yang tiap tahunnya dilaksanakan okeh purnawirawan, kalau tahun kemarin ada di Balai Sudirman, tahun ini di Balai Kartini, jadi tidak ada dikaitkan dengan respon 8 pernyataan purnawirawan," ujar Komaruddin di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Komaruddin menambahkan, lokasi penyelenggaraan acara pun telah ditetapkan jauh hari sebelumnya. Menurutnya, PPAD secara konsisten mengadakan halal bihalal setiap tahun sebagai wadah silaturahmi bagi para purnawirawan TNI AD. Tahun ini acara diadakan di Balai Kartini, Jakarta.

Lebih lanjut, Komaruddin mengakui bahwa terdapat anggota senior PPAD yang juga tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran. Namun, ia menghargai perbedaan pendapat tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Komaruddin menekankan bahwa para senior tersebut memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka, mengingat jasa-jasa mereka dalam membangun bangsa.

"Jadi itu kan senior-senior saya, jadi secara demokrasi wajar-wajar saja. Mereka sudah berbuat untuk bangsa ini juga pengen membangun bangsa ini, itu respons mereka. Tetapi itu bukan berarti mereka tidak setuju dengan pemerintahan. Saya kira mereka ingin membangun bangsa ini, membantu pemerintah seperti yang sekarang," kata Komaruddin.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri diketahui telah menyampaikan usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum ini juga menyerukan perombakan kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Tuntutan ini, yang juga mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi sorotan utama di berbagai media.

Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.