Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyampaikan dukungannya terhadap model pendidikan militer yang sebelumnya diinisiasi oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pigai berencana mengusulkan agar konsep ini dapat diimplementasikan secara nasional kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Pigai meyakini bahwa program yang melibatkan pengiriman siswa dengan masalah perilaku ke lingkungan militer memiliki potensi besar dalam pembentukan karakter. Ia berpendapat, jika terbukti efektif, pendekatan ini layak untuk diadopsi secara luas di berbagai daerah di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).

Menurut Pigai, pendidikan ala militer dapat menjadi solusi untuk menanamkan nilai-nilai mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab pada siswa. Ia menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat bagi generasi muda, dan melihat potensi pendidikan militer dalam mewujudkan hal tersebut.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa pendidikan militer yang digagas Dedi Mulyadi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Ia berpendapat bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk mendidik dan membina anak-anak yang menghadapi masalah perilaku, bukan untuk menghukum atau menindas mereka.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," tegas Pigai.

Sebelumnya, program pendidikan karakter dengan pendekatan militer telah diujicobakan di Purwakarta dan Bandung. Sebanyak 39 siswa SMP yang dianggap memiliki masalah kedisiplinan oleh pihak sekolah dan keluarga dikirim untuk mengikuti pelatihan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta. Sementara itu, di Bandung, 30 siswa yang dianggap bermasalah mengikuti program serupa di Rindam III Siliwangi.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, terutama mereka yang rentan terhadap pergaulan bebas atau terlibat dalam tindakan kriminal. Keterlibatan TNI dan Polri diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa.