Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali menjadi sorotan publik, memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan. Diskursus ini menyoroti kompleksitas penilaian terhadap tokoh yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Di satu sisi, pendukung pemberian gelar ini menunjuk pada peran signifikan Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional, terutama setelah peristiwa 1965. Mereka juga menggarisbawahi keberhasilan pembangunan ekonomi yang pesat selama masa pemerintahannya, serta kontribusinya dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak sedikit yang menyebutnya sebagai 'Bapak Pembangunan' atas pencapaian-pencapaian tersebut.

Namun, di sisi lain, penentang pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto mengangkat isu-isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama rezim Orde Baru. Tragedi seperti kasus Timor Timur, penangkapan dan penghilangan aktivis, serta pembatasan kebebasan berpendapat menjadi catatan kelam yang sulit dilupakan. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela pada masa itu juga menjadi alasan kuat penolakan.

Perdebatan ini mencerminkan adanya perbedaan interpretasi terhadap sejarah dan nilai-nilai kepahlawanan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menjadi landasan hukum dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa penerima gelar harus berjasa luar biasa kepada bangsa dan negara, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan memiliki pengabdian yang melampaui tugas biasa.

Kriteria-kriteria inilah yang menjadi titik perdebatan dalam kasus Soeharto. Meskipun diakui berjasa dalam pembangunan dan stabilitas, catatan pelanggaran HAM dan praktik KKN menimbulkan pertanyaan serius apakah ia memenuhi syarat "tidak pernah melakukan perbuatan tercela".

Dilema Etika dan Sejarah

Secara konseptual, perdebatan ini menyentuh dilema etika dan sejarah. Dari sudut pandang statecraft, Soeharto dipandang berhasil membangun negara yang stabil dan ekonominya bertumbuh pesat. Namun, dari perspektif keadilan dan HAM, pemerintahannya menyisakan luka mendalam bagi banyak korban dan keluarga mereka.

Ingatan kolektif bangsa juga memainkan peran penting dalam perdebatan ini. Bagi sebagian orang, Soeharto adalah pahlawan pembangunan. Namun, bagi sebagian lainnya, ia adalah simbol otoritarianisme dan pelanggaran HAM. Perbedaan ingatan ini mencerminkan kompleksitas sejarah dan perbedaan pengalaman individu dan kelompok dalam menghadapi rezim Orde Baru.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah isu politik dan moral yang memiliki implikasi besar terhadap bagaimana bangsa Indonesia mendefinisikan kepahlawanan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk suara korban, akademisi, sejarawan, dan masyarakat luas.

Mencari Jalan Tengah

Dalam menghadapi isu sensitif ini, penting untuk bersikap bijaksana dan proporsional. Mengakui jasa-jasa Soeharto dalam pembangunan tanpa mengabaikan pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintahannya adalah langkah yang konstruktif. Narasi sejarah yang utuh, bukan glorifikasi atau demonisasi, harus menjadi landasan dalam menilai sosok Soeharto.

Kepahlawanan tidak berarti kesempurnaan. Setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Penghargaan terhadap jasa tidak boleh menghapus komitmen terhadap keadilan dan kebenaran. Dengan mengakui kompleksitas masa lalu, bangsa Indonesia dapat belajar dari sejarah dan membangun masa depan yang lebih baik.

Pada akhirnya, gelar kepahlawanan bukan hanya tentang penghargaan pribadi, tetapi tentang bagaimana kita membentuk kesadaran generasi mendatang. Membangun bangsa adalah tugas suci yang penuh tantangan, dan integritas, keadilan, serta kemanusiaan harus tetap menjadi nilai utama di atas segalanya.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto:

• Jasa dan Kontribusi: Mengakui peran Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional.
• Pelanggaran HAM: Mempertimbangkan secara serius catatan pelanggaran HAM selama rezim Orde Baru.
• Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Mengevaluasi dampak praktik KKN terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
• Perspektif Korban: Mendengarkan dan menghormati suara korban pelanggaran HAM.
• Narasi Sejarah yang Utuh: Menyajikan sejarah secara komprehensif, tanpa glorifikasi atau demonisasi.
• Nilai-Nilai Kepahlawanan: Mendefinisikan kepahlawanan berdasarkan nilai-nilai integritas, keadilan, dan kemanusiaan.

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, bangsa Indonesia dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan berkeadilan dalam menilai warisan Soeharto.