Pemerintah berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah mengalami perlambatan pada kuartal pertama tahun 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengambil langkah strategis dengan mempercepat realisasi belanja pemerintah. Kebijakan ini diharapkan menjadi stimulus positif bagi perekonomian nasional.

Salah satu fokus utama adalah perluasan cakupan program-program prioritas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian utama, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif perpajakan bagi sektor perumahan. Langkah ini diambil untuk menggairahkan sektor properti, yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Dengan memperluas target FLPP, pemerintah berharap dapat membantu lebih banyak keluarga memiliki rumah, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan industri terkait.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka blokir anggaran sebesar Rp 86,6 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga. Anggaran ini merupakan bagian dari total anggaran yang sebelumnya diblokir sebesar Rp 256,1 triliun dalam rangka efisiensi. Dengan dibukanya blokir anggaran ini, diharapkan kementerian dan lembaga dapat segera merealisasikan program-program yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa kontraksi belanja pemerintah pada kuartal I 2025 disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah high base effect belanja pada kuartal I 2024, yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Namun, ia meyakinkan bahwa belanja pemerintah akan meningkat pesat setelah pembukaan blokir anggaran.

Data menunjukkan bahwa realisasi belanja pada bulan Januari hanya mencapai Rp 24,4 triliun. Namun, pada bulan Februari, angka ini meningkat menjadi Rp 83,6 triliun. Peningkatan signifikan terjadi pada bulan Maret, di mana realisasi belanja melonjak menjadi Rp 196,1 triliun, atau tumbuh 372 persen dibandingkan bulan Februari.

Secara keseluruhan, belanja negara hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp 620,3 triliun, atau 17,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp 413,2 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 207,1 triliun. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan realisasi belanja negara untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut adalah program yang didorong oleh pemerintah:

• Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Insentif Perpajakan Sektor Perumahan
• Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)