Pemerintah Indonesia berencana untuk mencairkan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan Juni mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada kuartal kedua tahun 2025.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, pencairan gaji ke-13 PNS ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian. Meskipun demikian, Deni belum memberikan kepastian mengenai tanggal pasti pencairan maupun total anggaran yang akan dialokasikan untuk program ini.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 telah mengamanatkan bahwa gaji ke-13 PNS akan dicairkan pada bulan Juni. Namun, PP tersebut juga memberikan fleksibilitas dengan menyatakan bahwa jika pencairan tidak memungkinkan dilakukan sesuai jadwal, maka pembayaran dapat dilakukan setelah bulan Juni.

Selain pencairan gaji ke-13, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program-program bantuan sosial. Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako akan disalurkan pada periode Mei-Juni. Pemerintah juga berencana untuk mempercepat penyaluran program makan bergizi gratis (MBG).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulisnya menyatakan optimisme bahwa kombinasi kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Ia menekankan bahwa pencairan gaji ke-13 PNS dan penyaluran bansos diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Rincian Program:

• Gaji ke-13 PNS: Dicairkan pada Juni 2025 (atau setelahnya jika diperlukan).
• Bansos PKH dan Kartu Sembako: Disalurkan pada Mei-Juni.
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Peningkatan penyaluran.

Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia, terutama di tengah tantangan global yang masih membayangi.