Pemerintah Indonesia terus memacu pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) di tanah air. Kabar terbaru, pembahasan mengenai insentif untuk pembelian sepeda motor listrik berbasis baterai hampir mencapai tahap akhir. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengindikasikan bahwa kebijakan ini akan segera dirilis, meskipun detail spesifik masih dalam proses finalisasi.

Dorongan Adopsi Kendaraan Ramah Lingkungan

Kebijakan insentif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan sebagai moda transportasi sehari-hari. Dengan memberikan insentif, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk beralih ke motor listrik, sehingga dapat mengurangi emisi gas buang dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Pengembangan Industri Kendaraan Listrik Lokal

Lebih lanjut, Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri kendaraan energi baru (NEV) lokal. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan rantai pasok yang kuat dan mandiri di dalam negeri. Saat ini, Indonesia telah memiliki sejumlah pemain di industri kendaraan listrik, termasuk:

• 7 industri bus listrik
• 9 industri mobil listrik
• 63 industri motor listrik

Keberadaan industri-industri ini menunjukkan bahwa pasar kendaraan listrik di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Pemerintah berharap, dengan adanya dukungan dan insentif yang tepat, industri kendaraan listrik lokal dapat terus berkembang dan berdaya saing di pasar global.

Perubahan Skema Insentif

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan sinyal bahwa skema insentif untuk motor listrik tahun ini akan mengalami perubahan. Jika sebelumnya insentif diberikan dalam bentuk diskon langsung sebesar Rp 7 juta per unit, kini skema yang dipertimbangkan adalah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), serupa dengan yang diterapkan pada mobil listrik.

Sebagai ilustrasi, insentif PPN DTP untuk mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen adalah sebesar 10 persen dari harga jual. Dengan skema baru ini, diharapkan insentif dapat lebih efektif dalam mendorong pembelian motor listrik.

Penundaan Sementara Akibat Isu Geo-Politik

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengakui bahwa pembahasan mengenai subsidi motor listrik sempat mengalami penundaan karena adanya isu geo-politik yang krusial, yaitu pemberlakuan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) pasca-ditetapkan tarif resiprokal sebesar 32 persen. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan akan tetap dilanjutkan.