Oknum Catut Nama Anggota DPR untuk Penipuan Bantuan Pertanian, Laporan Polisi Diharapkan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rajiv, mendesak aparat kepolisian untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan penipuan yang mengatasnamakan dirinya dalam penyaluran bantuan pertanian. Desakan ini muncul setelah sejumlah laporan diterima dari berbagai kelompok tani (Gapoktan) di wilayah Kabupaten Bandung.
Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan menawarkan bantuan berupa alat dan sarana produksi pertanian. Namun, para petani diwajibkan untuk mentransfer sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi dan pengurusan. Rajiv menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses penyaluran bantuan pertanian dan menghimbau para petani untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan dirinya atau pihak lain yang menjanjikan bantuan.
"Saya tidak pernah meminta imbalan apapun dari petani untuk mendapatkan bantuan. Jika ada oknum yang mengaku dapat menyalurkan bantuan atas nama saya dan meminta uang, itu jelas penipuan," tegas Rajiv.
Politisi dari Partai Nasdem tersebut juga meminta para petani untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Ia mendorong masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan indikasi penipuan.
"Jangan ragu untuk melapor. Ini penting agar pelaku tidak terus beraksi dan merugikan lebih banyak petani," ujarnya.
Rajiv menjelaskan bahwa seluruh bantuan yang diperjuangkannya melalui jalur legislatif akan disalurkan secara resmi dan transparan, tanpa dipungut biaya apapun dari penerima. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi para petani.
"Semua bantuan yang saya perjuangkan berasal dari program pemerintah pusat dan disalurkan sesuai prosedur. Tidak ada pungutan biaya sepeser pun dari petani," pungkasnya.
Berikut adalah poin penting yang ditekankan oleh Rajiv:
- Mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus penipuan.
- Menegaskan tidak pernah meminta imbalan apapun untuk bantuan pertanian.
- Mengimbau petani untuk waspada terhadap penipuan.
- Mendorong masyarakat untuk melaporkan indikasi penipuan ke polisi.
- Menjamin penyaluran bantuan secara resmi dan transparan.
- Berkomitmen memperjuangkan aspirasi petani.