Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kembali menyoroti isu penting terkait aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Hal ini diungkapkan usai dirinya menggunakan transportasi umum TransJakarta dan berinteraksi langsung dengan penumpang dari berbagai kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Pada hari Rabu (7/5/2025), Pramono Anung terlihat menaiki TransJakarta dan turun di Halte Tosari 3, Jakarta Pusat. Kedatangannya di lokasi tersebut adalah untuk menghadiri acara pencanangan infrastruktur konektivitas terintegrasi di kawasan Dukuh Atas, sebuah proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi layanan angkutan umum bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, di sela-sela agendanya, perhatiannya tertuju pada pengalaman penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik.

Dalam perbincangannya dengan para penyandang disabilitas di dalam TransJakarta, Pramono Anung secara aktif menggali informasi mengenai tantangan dan kendala yang mereka hadapi. Salah satu pertanyaan utama yang diajukannya adalah mengenai tingkat aksesibilitas halte-halte TransJakarta. Ia ingin mengetahui apakah fasilitas yang tersedia sudah memadai dan ramah bagi penyandang disabilitas.

"Saya sengaja berdialog dengan penyandang disabilitas untuk mengetahui pengalaman mereka," ujarnya. "Saya tanyakan berapa kali mereka harus berpindah (halte) dan apakah mereka menghadapi kesulitan. Masalah utama yang muncul adalah belum semua halte ramah terhadap mereka."

Menanggapi temuan ini, Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas umum dan halte-halte di Jakarta. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur transportasi publik di ibu kota dapat diakses dengan mudah dan aman oleh semua warga, tanpa terkecuali.

"Dia (penumpang disabilitas) tiga kali turun dan relatif sudah ramah, sehingga dengan demikian untuk membuat halte-halte menjadi ramah kepada disabilitas salah satu juga hal yang akan kami lakukan. Sehingga dengan demikian kita akan evaluasi," imbuhnya.

Selain isu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Pramono Anung juga menyinggung mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

Kebijakan ini mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum untuk berangkat kerja, melaksanakan tugas dinas, maupun pulang kerja. Selama hari Rabu, ASN diberikan akses gratis ke berbagai layanan transportasi publik, termasuk TransJakarta dan MRT Jakarta.

"Setiap hari Rabu kami akan 'setengah memaksa' semua ASN di Jakarta untuk naik angkutan umum," tegas Pramono Anung beberapa waktu lalu. "Maka fasilitas kendaraan dinas tidak kami siapkan di hari tersebut."

Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku di kalangan ASN, meningkatkan kesadaran akan pentingnya transportasi publik, mengurangi kemacetan lalu lintas, menurunkan emisi karbon, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Jakarta. Dengan beralih ke transportasi umum, ASN diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

• Mendorong budaya penggunaan transportasi umum
• Mengurangi kemacetan
• Menurunkan emisi karbon
• Mendukung pembangunan berkelanjutan