Indonesia tengah berupaya keras untuk menjadi pusat produksi kendaraan listrik (EV) di Asia Tenggara. Namun, ambisi ini menghadapi tantangan serius berupa gangguan dari kelompok preman yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas). Praktik premanisme ini dilaporkan mengganggu kelancaran pembangunan pabrik mobil listrik, termasuk proyek-proyek investasi besar dari perusahaan asing.

Media internasional seperti South China Morning Post (SCMP) menyoroti permasalahan ini. Dalam laporannya, SCMP menyoroti bagaimana praktik premanisme menjadi penghambat utama bagi Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya menjadi pemimpin industri EV di kawasan. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran operasional, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, mengalami gangguan dari ormas. Hal ini ia sampaikan setelah melakukan kunjungan ke markas besar BYD di Shenzhen, China. Eddy menekankan pentingnya perlindungan dan dukungan penuh dari pemerintah terhadap investasi strategis seperti BYD. Keamanan investor menjadi kunci untuk memastikan kelancaran industrialisasi dan hilirisasi.

Pabrik BYD di Subang merupakan salah satu proyek otomotif terbesar di ASEAN dengan nilai investasi mencapai Rp 11,7 triliun. Proyek ini ditargetkan untuk memproduksi 150.000 unit kendaraan per tahun pada fase awal dan menciptakan lebih dari 18.800 lapangan kerja. Gangguan premanisme jelas dapat menghambat pencapaian target-target tersebut dan merugikan perekonomian nasional.

Masalah serupa juga dialami oleh VinFast, produsen mobil listrik asal Vietnam, yang tengah membangun fasilitas produksi senilai 200 juta dollar AS di kawasan industri yang sama. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, membenarkan adanya laporan gangguan yang dialami VinFast. Ia telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah telah merespons situasi ini dengan menegaskan komitmennya untuk memberantas premanisme di kawasan industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya kehadiran negara untuk menjamin iklim investasi yang sehat. Ia menegaskan bahwa premanisme tidak boleh ditoleransi, karena akan mengganggu upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima aduan dari investor terkait gangguan ormas. Aduan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas lembaga, mulai dari kepolisian pusat hingga aparat di tingkat kecamatan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada investor dan mencegah terjadinya gangguan serupa di masa mendatang.

SCMP juga menyoroti akar historis premanisme di Indonesia, yang telah ada sejak era kolonial Belanda. Dulu, preman digunakan sebagai alat untuk memungut kekayaan bagi penjajah. Kini, peran mereka telah bertransformasi menjadi kekuatan yang mengakar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana memberantas premanisme tanpa harus berkompromi dengan kelompok-kelompok kuat di baliknya. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi masalah ini akan menjadi faktor krusial dalam menarik investasi dan mewujudkan ambisinya sebagai pusat EV di Asia Tenggara.

Berikut ini beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Gangguan Premanisme: Praktik premanisme menjadi ancaman serius bagi investasi kendaraan listrik di Indonesia.
• Dampak Negatif: Gangguan ini menghambat pembangunan pabrik, merugikan investor, dan menghambat pencapaian target produksi.
• Respons Pemerintah: Pemerintah berkomitmen untuk memberantas premanisme dan menjamin keamanan investasi.
• Tantangan Historis: Akar premanisme yang kuat dalam sejarah dan struktur sosial-politik Indonesia menjadi tantangan yang kompleks.
• Masa Depan Industri EV: Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi premanisme akan menentukan masa depan industri kendaraan listrik di negara ini.