Pemerintah Indonesia tengah mengkaji ulang berbagai komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan tujuan untuk menurunkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah pada tahun 2026. Inisiatif ini didorong oleh keyakinan bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran haji masih dapat ditingkatkan.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar, menjelaskan bahwa penurunan biaya haji bukan hal yang mustahil, meskipun terdapat potensi fluktuasi nilai tukar dolar AS. Menurutnya, selama ini terdapat komponen biaya yang dinilai belum efisien, sehingga Presiden memberikan arahan untuk menelusuri dan mengevaluasi setiap detail pengeluaran.

Beberapa komponen yang menjadi fokus evaluasi antara lain:

• Biaya Penerbangan: Pemerintah mempertimbangkan untuk menggunakan tiket reguler dibandingkan skema charter khusus haji. Hal ini diyakini dapat menekan biaya signifikan, terutama jika dua jemaah dapat menggunakan dua tiket reguler.
• Durasi Tinggal di Arab Saudi: Rata-rata jemaah haji menghabiskan waktu 40 hari di Arab Saudi. Pemerintah berupaya mengurangi durasi ini menjadi 30 hari, yang berpotensi menghemat biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal.
• Biaya Katering: Evaluasi menyeluruh terhadap biaya katering juga akan dilakukan untuk mencari alternatif yang lebih ekonomis tanpa mengurangi kualitas layanan.

Implikasi dari perubahan ini akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk maskapai penerbangan Indonesia. Pemerintah akan memastikan bahwa maskapai nasional mampu mengakomodasi perubahan jadwal penerbangan dan durasi tinggal jemaah haji.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan harapan agar biaya haji dapat terus ditekan. Beliau mengapresiasi penurunan biaya sebesar Rp 4 juta yang telah dirasakan oleh jemaah haji tahun ini, namun menekankan bahwa upaya efisiensi harus terus dilakukan.

Presiden Prabowo bahkan menargetkan biaya haji Indonesia dapat lebih murah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Beliau juga meminta Garuda Indonesia untuk berperan aktif dalam melakukan efisiensi, menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari cara untuk menurunkan biaya operasional.

Dengan upaya efisiensi yang komprehensif, pemerintah optimis dapat menurunkan biaya haji pada tahun 2026, sehingga semakin banyak umat Muslim Indonesia yang mampu menunaikan ibadah haji.