Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan terkait kritikan pedas yang dilayangkan oleh sejumlah warga di Cirebon Timur mengenai kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Kritik tersebut, yang menggunakan istilah "bapak tiri" untuk menggambarkan kinerja pemerintah, dinilai Dedi Mulyadi tidak tepat sasaran.

Menurut Dedi Mulyadi, ruas jalan yang menjadi sumber keluhan warga tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten. Ia menyayangkan mengapa protes tidak ditujukan langsung kepada bupati yang memiliki wewenang atas infrastruktur tersebut. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Musrenbang RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Barat 2025 di Kota Cirebon.

"Saya dikritik, ‘Gubernurna lain bapak aing, tapi bapak tiri’. Saya katakan, baru Gubernur dua bulan. Terus ketika dicek jalan rusaknya, ternyata jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten, ngambek ke aing ai sia? Kunaon teu ngambek ke bupati? Kan menjadi aneh,” Ujar Dedi.

Kendati demikian, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik, asalkan disampaikan secara konstruktif dan ditujukan kepada pihak yang tepat. Ia menekankan pentingnya pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja para pemimpin, terutama dalam hal pengelolaan anggaran negara, pelayanan publik, dan penanganan masalah-masalah sosial seperti kerusakan lingkungan, banjir, serta tindak kriminalitas.

Dedi Mulyadi merasa bahwa selama ini ia telah berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat melalui kerja nyata. Pernyataan ini merespon aksi protes warga Cirebon Timur yang memasang spanduk berisi kritikan pedas terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten.

Spanduk-spanduk tersebut berisi ungkapan kekecewaan atas kondisi jalan rusak yang dianggap menghambat aktivitas sehari-hari. Salah satu spanduk bahkan secara langsung menyebut Dedi Mulyadi sebagai "bapak tiri" dan menyoroti kerusakan jalan di Cirebon Timur. Spanduk tersebut dipasang di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, dan ditandatangani oleh warga bernama Hamzaiya.

Menurut Hamzaiya, aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pemerintah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat yang dinilai kurang memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah Cirebon Timur. Ia berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak.

Warga berharap agar pemerintah daerah dan provinsi dapat bersinergi untuk mengatasi permasalahan infrastruktur yang ada di Cirebon Timur. Perbaikan jalan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dampak Infrastruktur yang Buruk

Kondisi infrastruktur yang buruk di Cirebon Timur berdampak besar terhadap kehidupan warga. Jalan yang rusak menyulitkan akses transportasi, menghambat aktivitas ekonomi, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, debu dan polusi dari jalan yang rusak juga dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi warga sekitar.

Harapan Warga

Warga Cirebon Timur sangat berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Perbaikan jalan akan sangat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tanggapan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memberikan tanggapan resmi terkait kritikan warga Cirebon Timur. Namun, diharapkan pemerintah kabupaten segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut.

Peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam membantu pemerintah kabupaten mengatasi permasalahan infrastruktur. Pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk perbaikan jalan di Cirebon Timur.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Provinsi

Sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi sangat penting untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di Cirebon Timur. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan perbaikan jalan dapat segera dilakukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan masalah jalan rusak di Cirebon Timur:

• Identifikasi ruas jalan yang rusak dan prioritaskan perbaikan pada ruas jalan yang paling parah.
• Alokasikan anggaran yang cukup untuk perbaikan jalan.
• Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan perbaikan jalan.
• Pastikan kualitas perbaikan jalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
• Lakukan pemeliharaan jalan secara berkala untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.

Dengan penanganan yang tepat, diharapkan masalah jalan rusak di Cirebon Timur dapat segera teratasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.