Pemerintah Rampungkan Regulasi Proyek Tanggul Laut untuk Amankan Pesisir

Pemerintah Indonesia sedang dalam tahap finalisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang akan menjadi landasan hukum bagi pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyek ambisius ini, yang dikategorikan sebagai bagian dari pengembangan waterfront city, diproyeksikan akan memberikan perlindungan signifikan bagi wilayah pesisir yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut.

Menurut Direktur Perencanaan Ruang Perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Abdi Tunggal Prianto, inisiatif ini merupakan respons terhadap mandat yang diberikan kepada KKP dan beberapa kementerian terkait lainnya. PP RTRWN akan mengintegrasikan proyek tanggul laut raksasa sebagai bagian dari program prioritas nasional.

Beberapa wilayah telah diidentifikasi sebagai lokasi potensial untuk pembangunan tanggul laut ini, termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meskipun PP RTRWN akan memberikan kerangka kerja umum, detail teknis dan zonasi spesifik akan diatur dalam peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Indikasi dalam program ini akan mencakup pembangunan tanggul laut raksasa untuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah lainnya. Detail zonasi dan rencana induk akan diatur lebih lanjut dalam perencanaan ruang rinci kawasan," jelas Abdi.

PP RTRWN akan mencakup berbagai aspek penting, termasuk:

  • Indikasi program yang dapat dilaksanakan di tingkat nasional.
  • Pengaturan ruang kawasan strategis.
  • Penetapan zonasi ruang laut berdasarkan peruntukannya.
  • Regulasi aktivitas ruang laut yang diizinkan.

RTRWN akan menjadi acuan utama dalam perencanaan ruang wilayah nasional, yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas Ekonomi Biru Kelautan dan Perikanan serta program-program strategis nasional lainnya. Integrasi ruang laut dalam RTRWN akan memastikan bahwa alokasi ruang telah mempertimbangkan peruntukan yang spesifik, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya laut yang optimal.