Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, menegaskan komitmen tinggi institusinya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum yang melibatkan anggota TNI. Penegasan ini disampaikan sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap integritas TNI dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hukum.

Mayjen Yusri menyoroti pentingnya menghindari persepsi bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan jika suatu kasus telah viral di media sosial. Ia menegaskan bahwa prinsip "no viral, no justice" tidak berlaku di lingkungan TNI, khususnya Polisi Militer. Menurutnya, keterbukaan informasi dan proses hukum yang transparan adalah fondasi utama dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

"Kami tidak memiliki kepentingan tersembunyi apapun. Kami berkomitmen untuk menghindari terjadinya anggapan no viral, no justice. Keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada TNI," ujarnya di hadapan media di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada hari Rabu (7/5/2025).

Danpuspom memastikan bahwa Polisi Militer tidak akan menutupi atau melindungi oknum prajurit yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Setiap kasus akan ditangani secara profesional dan transparan, mulai dari proses investigasi hingga persidangan di pengadilan militer. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggota TNI yang terbukti bersalah akan menerima sanksi yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa contoh kasus yang menjadi perhatian publik, seperti:

• Insiden penembakan di rest area tol Tangerang
• Kasus pembunuhan seorang jurnalis wanita di Kalimantan
• Peristiwa penembakan tiga anggota kepolisian di Lampung,

menjadi bukti komitmen TNI dalam menegakkan hukum secara transparan. Mayjen Yusri menyatakan bahwa seluruh kasus tersebut telah dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme persidangan yang terbuka.

Selain itu, Danpuspom juga menekankan pentingnya peran media massa dalam membantu mendeteksi potensi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI. Ia berharap media dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran, sehingga Polisi Militer dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan.

"Kami akan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan media serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk Propam dan Kejaksaan, terkait dengan kejadian-kejadian tindak pidana yang melibatkan oknum TNI," pungkasnya.

Dengan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, TNI berupaya untuk menjaga citra dan kepercayaan publik sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Penegakan hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan profesionalisme seluruh anggota TNI.