Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini menyampaikan keprihatinannya atas maraknya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Di tengah sorotan terhadap program pembinaan siswa di barak militer, Dedi justru menantang pihak-pihak yang selama ini melontarkan kritik untuk turut serta mencari solusi konkret terhadap permasalahan kompleks ini.

Dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Cirebon, Dedi menyinggung alokasi anggaran sebesar Rp6 miliar dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diperuntukkan bagi pembentukan karakter pelajar. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran tersebut secara tepat sasaran demi memperbaiki moral generasi muda. Dedi menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi anak-anak, mulai dari tawuran, bullying, hingga dampak negatif adiksi game online seperti Mobile Legend.

Namun, pernyataan yang paling mengejutkan adalah ketika Dedi mengungkapkan bahwa kenakalan remaja saat ini tidak lagi sebatas perkelahian atau penyalahgunaan alkohol, tetapi juga mencakup kasus infeksi penyakit menular seksual seperti sipilis. Ia menyampaikan keprihatinannya yang mendalam atas kondisi ini.

"Mohon maaf saya sebut hari ini, kenakalan anak kita yang masuk barak, kenakalannya bukan lagi karena mabok, bukan lagi luka karena tawuran, tapi sipilis penyakitnya. Udah saya sampaikan itu," ungkap Dedi.

Menanggapi berbagai kritik terhadap program pembinaan siswa di barak militer, Dedi Mulyadi justru mengajak pihak-pihak yang kontra untuk bertanggung jawab dalam mencari solusi. Ia menegaskan bahwa meskipun banyak ahli dan pakar di Jakarta, masalah kenakalan remaja masih terus berlanjut. Dedi menekankan perlunya tindakan nyata dan terukur untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Ia menyerukan perlindungan terhadap anak-anak dari pengaruh negatif seperti geng motor, game online, makanan berbahaya, penyalahgunaan obat-obatan, serta berbagai bentuk kekerasan.

"Lindungi anak-anak Indonesia dari geng motor, game online, makanan yang beracun, eksimer (obat-obatan), ciu, dari berbagai kekerasan hidupnya. Buat aturan, kebijakan, lakukan kebijakan yang nyata dan terukur, bukan hanya bicara karena negeri ini tidak akan selesai dengan kata-kata," tegas Dedi.

Sebelumnya, program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan anggota Komisi X DPR RI. Komnas HAM berpendapat bahwa pendidikan sipil bukan merupakan kewenangan militer dan program tersebut perlu dievaluasi. Sementara itu, anggota DPR menekankan bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh militer dan diperlukan kajian yang lebih mendalam sebelum menerapkan pendekatan militeristik dalam pembentukan karakter siswa.