Mantan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Donald Trump atas dugaan pendekatan yang dianggapnya merugikan Ukraina. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan BBC, Biden menuding Trump berupaya merayu Rusia dengan menekan Ukraina untuk menyerahkan sebagian wilayahnya sebagai imbalan atas perdamaian.

Dalam wawancara tersebut, yang menandai penampilan perdananya di media setelah meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2025, Biden menyatakan kekhawatirannya bahwa tindakan Trump dapat mengikis kepercayaan sekutu Amerika terhadap kepemimpinan dan komitmen negara tersebut di panggung global. Ia menekankan bahwa Presiden Vladimir Putin memiliki keyakinan yang kuat bahwa Ukraina merupakan bagian integral dari Rusia, dan menganggap siapapun yang berpikir Putin akan berhenti jika wilayah Ukraina diserahkan sebagai bagian dari kesepakatan damai sebagai tindakan yang naif.

Biden secara tegas mengecam saran dari pemerintahan Trump yang meminta Kyiv untuk menyerahkan wilayah kepada Rusia demi mengakhiri konflik. Menurutnya, usulan tersebut merupakan bentuk sanjungan yang tidak pantas. Biden mempertanyakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Amerika Serikat selama ini. Ia menekankan bahwa Amerika Serikat selalu membela kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan kesempatan, bukan perampasan wilayah.

Wawancara ini bertepatan dengan 100 hari masa jabatan Trump dan peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Eropa. Biden menyatakan kekhawatirannya bahwa sekutu-sekutu Amerika di seluruh dunia mungkin mulai meragukan apakah negara tersebut akan tetap setia pada prinsip-prinsip yang telah dipegangnya selama 80 tahun terakhir.

Komentar Biden muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap Trump terkait pernyataan kontroversialnya tentang Konstitusi AS. Trump sebelumnya mengakui bahwa dirinya tidak yakin apakah ia harus menjunjung tinggi dokumen hukum yang menjadi fondasi negara tersebut. Pernyataan ini semakin memicu kekhawatiran tentang komitmen Trump terhadap supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

Trump telah berulang kali melanggar aturan hukum sejak kembali menjabat, termasuk rencana deportasi massal migran tanpa dokumen resmi dan usulannya untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, yang jelas melanggar konstitusi. Ketika ditanya apakah Trump bertindak lebih seperti seorang raja daripada seorang presiden yang terikat oleh konstitusi, Biden menjawab bahwa Trump tidak bertindak seperti seorang presiden dari Partai Republik.

Meski demikian, Biden menyatakan bahwa ia tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan demokrasi AS. Ia meyakini bahwa Partai Republik mulai menyadari dampak dari tindakan Trump dan akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi lembaga-lembaga demokrasi negara tersebut.