DPRD Sukabumi Desak Bupati Turun Langsung Atasi Kemacetan Parah di Cibadak
Kemacetan parah yang kerap terjadi di ruas jalan Cibadak, Sukabumi, menjadi sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, secara terbuka mengajak Bupati Asep Japar untuk merasakan langsung dampak kemacetan tersebut. Ajakan ini bukan sekadar kritik, melainkan sebuah desakan agar Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memahami akar permasalahan dan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasinya.
Unggahan di media sosial yang menampilkan kondisi kemacetan di Jalan Nasional Kecamatan Cibadak menjadi pemicu diskusi publik. Hera Iskandar menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mendorong Bupati dan jajaran terkait agar terjun langsung ke lapangan dan merasakan sendiri betapa sulitnya masyarakat beraktivitas akibat kemacetan. Ia mengusulkan agar Bupati melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada jam-jam sibuk, tanpa seragam dinas, untuk mendapatkan gambaran yang lebih riil.
"Saya sudah menyampaikan kepada Bupati dan Pak Wakil Bupati, misalnya pukul 05.30 sudah berada di Jalan Cibadak, jangan pakai seragam, ajak seluruh institusi yang terkait, coba lihat biang kemacetan itu ada di mana, dan rumuskan seperti apa solusinya," ujar Hera.
Menurut Hera, kemacetan di Cibadak diperparah oleh beberapa faktor, di antaranya:
- Jam masuk dan pulang kerja pabrik yang bersamaan.
- Pertemuan jalur utama dengan jalur alternatif Bogor-Sukabumi.
- Kurangnya perhatian terhadap analisis dampak lalu lintas (amdal lalin).
- Ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan, terutama terkait penyediaan fasilitas parkir.
Ia menyoroti bahwa banyak perusahaan tidak menyediakan lahan parkir yang memadai bagi karyawan dan pengunjung, sehingga badan jalan kerap digunakan sebagai tempat parkir, yang semakin memperparah kemacetan. Ia berharap agar pemerintah daerah dapat meninjau kembali aturan terkait amdal lalin dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di sepanjang Jalan Cibadak mematuhi aturan tersebut.
"Petugas sudah mengatur lalu lintas, tetapi fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, seperti tempat parkir, tidak ada. Tempat parkirnya dipakai untuk yang berdagang, tetapi yang berdagang juga perlu, dan perusahaan harus menyediakan," jelasnya.
DPRD Sukabumi berharap agar dengan merasakan langsung dampak kemacetan, Bupati dan jajaran terkait dapat merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemacetan di Cibadak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.