Gubernur Jawa Barat, sebelumnya menginisiasi program pendidikan karakter yang melibatkan pengiriman ratusan siswa ke barak militer. Program ini, yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa dan memberikan materi pelajaran sekolah, mendapatkan sorotan dari DPRD Jawa Barat.

Alokasi anggaran untuk program ini mencapai Rp 6 miliar, dengan target awal 2.000 siswa. Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa seiring dengan potensi peningkatan jumlah peserta, pengelolaan anggaran akan dialihkan ke Dinas Pendidikan. Dana tersebut akan digunakan untuk operasional program, termasuk seragam, konsumsi siswa, dan honorarium pelatih.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan program pendidikan karakter ini, termasuk alokasi anggarannya. Menurutnya, DPRD memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan daerah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan APBD. Keterlibatan DPRD dianggap penting agar kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Ono Surono juga menyoroti perlunya tindakan preventif sebelum siswa dikirim ke barak militer. Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan pembinaan rutin di sekolah-sekolah. Tindakan preventif dianggap lebih efektif dalam mengatasi permasalahan di kalangan remaja.

Selain itu, Ono Surono mempertanyakan kriteria siswa yang dianggap 'nakal' dan dikirim ke barak militer. Ia mencontohkan kategori siswa yang sering bermain game, dan menekankan pentingnya tahapan pembinaan yang dilakukan secara bertahap. Menurutnya, siswa seharusnya mendapatkan pembinaan di sekolah, bimbingan orang tua, atau rehabilitasi di panti sosial sebelum dikirim ke barak militer. Pendekatan bertahap ini dianggap lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa.

Berikut poin-poin yang disoroti oleh DPRD Jawa Barat:

• Kurangnya Keterlibatan DPRD: DPRD merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan program dan alokasi anggaran.
• Prioritas Tindakan Preventif: Diperlukan upaya pencegahan masalah remaja di sekolah sebelum tindakan represif.
• Kriteria Siswa: Kriteria 'kenakalan' siswa perlu ditinjau ulang dan pembinaan dilakukan bertahap.
• Efektivitas Program: DPRD mempertanyakan efektivitas pengiriman siswa ke barak militer dibandingkan dengan metode pembinaan lainnya.