Pemerintah Indonesia terus berupaya menekan biaya haji tahun 2025, dengan target melampaui efisiensi yang telah dicapai Malaysia. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan ambisinya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan biaya yang terjangkau bagi calon jamaah haji Indonesia.

"Pemerintah akan berupaya sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan terbaik dan berjuang keras menurunkan biaya haji, semurah-murahnya," tegas Prabowo dalam acara peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, seperti dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan pemerintah berhasil menurunkan biaya haji sebesar Rp 4 juta pada tahun 2025, dari Rp 93,4 juta menjadi Rp 89,4 juta. Namun, Prabowo menyatakan belum puas dan meminta agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi, bahkan lebih murah dibandingkan Malaysia.

Perbandingan Biaya Haji Indonesia dan Malaysia

Indonesia:

• Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 ditetapkan sebesar Rp 89.410.258 per jemaah.
• Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung langsung oleh jemaah adalah Rp 55.431.750,78 (62% dari total BPIH).
• Sisa biaya (38%) ditutup oleh nilai manfaat hasil pengelolaan dana jemaah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
• Fasilitas dan layanan mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, perlindungan dasar, asuransi, pembinaan jemaah, serta layanan umum di Arab Saudi dan dalam negeri.

Malaysia:

• Biaya haji 2025 ditetapkan sebesar RM 33.300 atau sekitar Rp 130 juta (kurs RM 1 = Rp 3.899).
• Penerapan sistem subsidi berbeda dengan Indonesia, menggunakan pendekatan berbasis pendapatan melalui Tabung Haji.
• Jemaah golongan B40 (penghasilan rendah) hanya membayar RM 15.000 atau sekitar Rp 58 juta, dengan subsidi RM 18.300.
• Kelompok M40 (penghasilan menengah) membayar RM 23.500 atau sekitar Rp 91 juta, setelah mendapat subsidi RM 9.800.
• Golongan T20 (penghasilan tinggi) membayar penuh tanpa subsidi.
• Fasilitas dan layanan mencakup pendaftaran, bimbingan manasik haji, pemeriksaan kesehatan, pengurusan paspor dan visa, penjadwalan keberangkatan, akomodasi, konsumsi, layanan ibadah dan konseling, edukasi keuangan, pelayanan kesehatan, penanganan kematian, pengelolaan barang jemaah, dan penerbangan pulang.

Perbedaan signifikan terletak pada sistem subsidi. Indonesia menerapkan subsidi seragam, sementara Malaysia menggunakan sistem bertingkat yang menyesuaikan besaran subsidi berdasarkan kemampuan finansial jemaah. Sistem Malaysia memberikan subsidi lebih besar kepada jemaah dari kalangan ekonomi rendah.

Kedua negara terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah haji mereka, dengan fokus pada efisiensi biaya dan kualitas layanan.