Tantangan Penciptaan Lapangan Kerja: Antara Janji Politik dan Realitas Ekonomi

Realisasi Janji Lapangan Kerja di Tengah Gelombang PHK dan Proyeksi Ekonomi yang Menantang

Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, yang digaungkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama kampanye Pilpres 2024, kini menjadi sorotan publik. Komitmen ini, yang diharapkan dapat terealisasi melalui hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi, serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, khususnya 5 juta green jobs, berhadapan dengan realitas ekonomi yang dinamis.

Namun, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang, atau 4,76% dari total angkatan kerja. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 83.450 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja baru, termasuk lulusan sekolah dan ibu rumah tangga yang kembali mencari pekerjaan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran

Kondisi ini diperparah dengan proyeksi dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan terus meningkat hingga 5,1% pada tahun 2026. Selain itu, IMF juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% untuk tahun 2025 dan 2026.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menjelaskan bahwa persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersifat kompleks dan terstruktur, dipengaruhi oleh isu perekonomian global seperti perang dagang dan konflik geopolitik. Transformasi digital juga menjadi faktor pendorong PHK, seperti yang terjadi di Singapura di mana sebuah bank berencana mengurangi puluhan ribu tenaga kerja. Azam menekankan pentingnya fokus pada penciptaan lapangan kerja baru daripada hanya terpaku pada tren PHK.

Gelombang PHK di Berbagai Sektor

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan gelombang PHK di berbagai perusahaan pada awal tahun 2025. Beberapa contoh termasuk:

  • Sritex: Melakukan PHK ribuan karyawan setelah dinyatakan pailit.
  • Sanken Indonesia: Menutup pabrik dan menyebabkan PHK hampir 1.000 pekerja.
  • Yamaha Music Indonesia: Merelokasi pabrik ke China, mengakibatkan PHK lebih dari seribu buruh.
  • PT Tokay Bekasi: Melakukan PHK terhadap ratusan buruh.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyoroti potensi PHK di industri otomotif akibat peningkatan impor truk dari China. Ia juga mengkritik minimnya upaya pemerintah dalam mencegah gelombang PHK ini, menuding beberapa menteri terkait bertanggung jawab atas situasi tersebut.

Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja menjadi tantangan besar yang membutuhkan solusi komprehensif dari pemerintah, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi dampak PHK dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.