Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah mendorong optimalisasi potensi daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyoroti langkah sejumlah kepala daerah yang dinilai kurang melibatkan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan RKPD Tahun Anggaran 2025–2026, Bobby Nasution secara terbuka menyampaikan kritik terhadap Bupati Mandailing Natal (Madina), HM Jakfar Sukhairi Nasution, terkait pengelolaan tambang emas di wilayahnya. Menurut Bobby, potensi sumber daya alam di Sumatera Utara sangat besar dan beragam, mulai dari sektor migas, perkebunan, hingga pariwisata. Ia mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk membentuk BUMD, baik yang berorientasi profit maupun layanan publik, untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Namun, Bobby menyayangkan adanya kepala daerah yang cenderung bergerak sendiri dalam mengelola potensi daerahnya. Ia mencontohkan kasus tambang emas di Madina, di mana proses lelang perusahaan tambang terus mengalami kegagalan. Merasa perlu turun tangan, Bobby melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang. Namun, ia mendapati bahwa Bupati Madina juga melakukan peninjauan secara terpisah.

"Saya ke sana sama staf ahli kemarin, rupanya pak bupati langsung-langsung (tinjau tambang emas sendiri), padahal konsepnya membuat BUMD bersama-sama antara Madina dan provinsi," ujar Bobby.

Bobby menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia meyakini bahwa pembentukan BUMD secara bersama-sama akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi daerah dan provinsi.

"Sama-sama kelola agar pengelolaan emas bisa menghasilkan profit untuk daerah dan provinsi. Hal-hal seperti ini banyak terjadi," imbuhnya.

Menurut Bobby, pembentukan BUMD dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah maupun minimnya transfer dari APBN. Ia mengajak seluruh bupati/wali kota untuk mencari alternatif pembiayaan (alternative financing) melalui BUMD.

Selain Madina, Bobby juga menyinggung potensi sektor perminyakan di Kabupaten Langkat. Ia mendorong Bupati Langkat untuk membentuk BUMD yang fokus pada pengelolaan sumur-sumur tua yang dinilai masih memiliki nilai ekonomis.

"Pak Bupati Langkat, ada nggak BUMD perminyakan? Belum ada ya? Kalau bisa dibuat," kata Bobby.

Ia menambahkan bahwa pembentukan BUMD tidak hanya akan membuka lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar sektor pajak. Bobby juga menawarkan keterlibatan pemerintah provinsi dalam pengelolaan BUMD perminyakan di Langkat.

"Kalau misalnya Langkat punya BUMD, kita berdua lah bang (Bupati Langkat), jangan sendiri. Ketelan minyak itu juga nggak enak. Jadi provinsi dan Langkat, BUMD minyaknya kita kelola bareng-bareng," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga mengingatkan peran Bank Sumut untuk mendukung pembentukan dan pembiayaan BUMD. Ia berharap agar BUMD dapat benar-benar berjalan dan menjadi bagian dari investasi daerah.

Berikut poin-poin yang disampaikan Bobby Nasution dalam forum Musrenbang:

• Pembentukan BUMD untuk mengoptimalkan potensi daerah.
• Kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam.
• Pencarian alternatif pembiayaan melalui BUMD.
• Peningkatan PAD melalui BUMD.
• Peran Bank Sumut dalam mendukung BUMD.