Gubernur Riau, Abdul Wahid, aktif mengupayakan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan di wilayahnya. Dalam pertemuan penting dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, di Jakarta, Rabu (7/5/2025), Gubernur Wahid menyampaikan permohonan khusus terkait revitalisasi sejumlah sekolah yang kondisinya memprihatinkan.

Kondisi sekolah yang kurang layak, terutama di daerah terpencil dan pedesaan di Riau, menjadi perhatian utama Gubernur. Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala dalam menangani perbaikan sekolah secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat sangat diharapkan untuk mengatasi masalah ini. Gubernur Wahid mengajukan usulan revitalisasi untuk 32 Sekolah Menengah Atas (SMA), 35 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 1 Sekolah Luar Biasa (SLB). Permohonan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah bupati dan wali kota se-Riau yang turut menyampaikan permasalahan serupa di wilayah masing-masing. Kehadiran mereka menunjukkan soliditas dan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan. Para kepala daerah ini berharap program revitalisasi dapat segera direalisasikan untuk memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di Riau.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyambut baik usulan tersebut dan memberikan tanggapan positif. Pihaknya menjelaskan bahwa pada tahun 2025, pemerintah pusat merencanakan renovasi terhadap 11.440 sekolah di seluruh Indonesia dengan berbagai tingkat kerusakan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Program ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan secara nasional.

Menteri Mu'ti mengakui bahwa terdapat lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia yang mengalami kerusakan fisik. Dengan kecepatan perbaikan yang ada saat ini, diperkirakan dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menyelesaikan seluruh perbaikan. Sebelumnya, tugas renovasi sekolah berada di bawah Kementerian PUPR, namun sejak tahun ini, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Kemendikdasmen. Pemerintah akan melakukan pemetaan secara cermat untuk menentukan sekolah-sekolah yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan renovasi. Proses ini akan mengutamakan asas kebutuhan dan urgensi, dengan prioritas diberikan kepada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat. Bantuan akan diberikan kepada sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi kriteria. Respon positif dari pemerintah pusat ini memberikan harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Riau dan seluruh Indonesia.

Berikut adalah format markdown yang sesuai untuk konten berita baru:

markdown

Gubernur Riau Dorong Revitalisasi Sekolah Mendesak, Pemerintah Pusat Beri Respon Positif

Gubernur Riau, Abdul Wahid, aktif mengupayakan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan di wilayahnya. Dalam pertemuan penting dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, di Jakarta, Rabu (7/5/2025), Gubernur Wahid menyampaikan permohonan khusus terkait revitalisasi sejumlah sekolah yang kondisinya memprihatinkan.

Kondisi sekolah yang kurang layak, terutama di daerah terpencil dan pedesaan di Riau, menjadi perhatian utama Gubernur. Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala dalam menangani perbaikan sekolah secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat sangat diharapkan untuk mengatasi masalah ini. Gubernur Wahid mengajukan usulan revitalisasi untuk 32 Sekolah Menengah Atas (SMA), 35 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 1 Sekolah Luar Biasa (SLB). Permohonan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah bupati dan wali kota se-Riau yang turut menyampaikan permasalahan serupa di wilayah masing-masing. Kehadiran mereka menunjukkan soliditas dan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan. Para kepala daerah ini berharap program revitalisasi dapat segera direalisasikan untuk memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di Riau.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyambut baik usulan tersebut dan memberikan tanggapan positif. Pihaknya menjelaskan bahwa pada tahun 2025, pemerintah pusat merencanakan renovasi terhadap 11.440 sekolah di seluruh Indonesia dengan berbagai tingkat kerusakan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Program ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan secara nasional.

Menteri Mu'ti mengakui bahwa terdapat lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia yang mengalami kerusakan fisik. Dengan kecepatan perbaikan yang ada saat ini, diperkirakan dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menyelesaikan seluruh perbaikan. Sebelumnya, tugas renovasi sekolah berada di bawah Kementerian PUPR, namun sejak tahun ini, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Kemendikdasmen. Pemerintah akan melakukan pemetaan secara cermat untuk menentukan sekolah-sekolah yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan renovasi. Proses ini akan mengutamakan asas kebutuhan dan urgensi, dengan prioritas diberikan kepada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat. Bantuan akan diberikan kepada sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi kriteria. Respon positif dari pemerintah pusat ini memberikan harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Riau dan seluruh Indonesia.