Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengisi dua posisi jabatan yang saat ini masih diemban oleh Pelaksana Tugas (Plt) dengan pejabat definitif pada bulan Juni mendatang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan hal ini usai melantik 59 pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

Kedua posisi yang dimaksud adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurut Pramono, pengisian jabatan definitif ini tertunda karena adanya aturan terkait promosi pejabat eselon.

"Pengisian dua jabatan tersebut harus menunggu hingga 1 Juni. Hal ini dikarenakan adanya aturan promosi eselon yang memungkinkan dilakukan pada 1 April atau 1 Juni. Karena 1 April telah terlewati, maka promosi eselon yang naik memerlukan waktu," jelas Pramono di Balai Kota Jakarta.

Pelantikan puluhan pejabat baru ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam merealisasikan program-program prioritas. Pramono menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu fokus utama adalah percepatan realisasi program 100 hari kerja atau quick wins. Program ini mencakup berbagai inisiatif strategis, termasuk pengembangan sistem pengawasan berbasis CCTV yang lebih canggih dan pemberian insentif kepada RT/RW sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.

"Sisa program, seperti operasional RT/RW dan optimalisasi CCTV akan segera kami rampungkan. Bahkan untuk CCTV, kami akan libatkan pelaku usaha agar lebih hemat dan efektif," ungkapnya.

Gubernur Pramono juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia secara tegas menolak segala bentuk praktik percaloan jabatan dan meminta para pejabat untuk melaporkan jika ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan jabatannya.

"Jika ada yang mengaku bisa melobi atas nama saya atau Pak Wagub, itu pasti bohong dan harus ditolak," tegas Pramono.

Dengan lengkapnya jajaran birokrasi, Pemprov DKI Jakarta optimis dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.