Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan tidak mematuhi aturan penggunaan transportasi umum. Ketegasan ini muncul seiring dengan laporan bahwa tingkat kepatuhan ASN telah mencapai 96% setelah penerapan kebijakan wajib menggunakan transportasi publik setiap hari Rabu.

Pramono Anung menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberlakukan bagi ASN yang melanggar aturan tersebut. Ia menyatakan bahwa bagi yang tidak patuh akan dilakukan pembinaan, namun dengan opsi yang tegas, yaitu 'dibina serius atau dibinasakan'.

"Saya mendapatkan laporan langsung dari Kepala Dinas Perhubungan bahwa kepatuhan ASN mencapai 96 persen. Ini karena parkir di Balai Kota dilarang dan sarana transportasi khusus untuk ASN tidak dioperasikan," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/5/2025).

Lebih lanjut, Pramono menuturkan bahwa seluruh pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru dilantik telah menunjukkan keteladanan dengan menggunakan transportasi umum saat menghadiri acara pelantikan. Hal ini diharapkan menjadi contoh bagi seluruh ASN lainnya.

"Semua wali kota, bupati, hingga pejabat struktural hadir dengan kendaraan umum. Mereka bahkan mengirim foto ke saya sebagai bukti," ungkapnya.

Kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong perubahan budaya transportasi di ibu kota. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah memberikan fasilitas pembebasan tarif transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat, termasuk ASN.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung juga meresmikan infrastruktur konektivitas terintegrasi di kawasan Dukuh Atas. Ia juga mencanangkan layanan transportasi massal gratis bagi 15 golongan masyarakat. Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan bahwa integrasi moda transportasi seperti LRT, MRT, Transjakarta, dan KRL di kawasan tersebut masih belum sepenuhnya tercapai. Ia pun telah memerintahkan jajaran Pemprov DKI, termasuk Transjakarta dan MRT, untuk mempercepat proses integrasi tersebut.

"Kita ingin fasilitas yang sudah sangat baik di tempat ini bisa terkoneksi secara penuh. Kalau itu bisa dilakukan, maka tempat ini akan memberikan kemudahan transportasi luar biasa bagi masyarakat," kata Pramono di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).

Ia juga menyoroti persoalan ego sektoral yang selama ini menjadi penghambat integrasi antar moda. Pramono menegaskan akan melakukan inspeksi langsung ke berbagai titik untuk memastikan hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan.

"Kemarin di tempat ini bisa diselesaikan dengan baik dan secara khusus pada hari ini tadi saya juga mencanangkan untuk 15 golongan yang akan kita bebaskan dan dalam ke depan bukan hanya bebas dalam TransJakarta tetapi juga TransJabodetabek," lanjutnya.

Ke depan, program ini akan diperluas mencakup layanan TransJabodetabek, sebagai bentuk perhatian terhadap mobilitas harian warga dari luar Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan transportasi publik demi kemudahan dan kenyamanan seluruh warga.