Kalimantan Utara Diproyeksikan Jadi Episentrum Ekonomi Baru Melalui Pengembangan PLBN

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menaruh perhatian besar terhadap Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan. Komitmen ini mengemuka dalam audiensi antara Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, dan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, di Tanjung Selor.

BNPP berjanji akan mengintegrasikan usulan-usulan strategis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) periode 2025-2029. Makhruzi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan perbatasan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan memerlukan sinergi yang erat dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Makhruzi menjelaskan bahwa perbatasan bukan hanya sekadar garis demarkasi geografis terluar, melainkan representasi wajah negara yang harus ditata secara terencana, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi tersebut. BNPP telah membangun 15 PLBN terpadu di seluruh Indonesia, dengan tiga di antaranya berlokasi di Kalimantan Utara, yaitu:

• PLBN Sei Nyamuk (Pulau Sebatik)
• PLBN Labang (Kabupaten Nunukan)
• PLBN Long Nawang (Kabupaten Malinau)

PLBN-PLBN ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, memacu aktivitas masyarakat, dan memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan. Selain menjalankan fungsi keimigrasian dan keamanan, PLBN juga diproyeksikan menjadi simpul logistik, pusat pelayanan publik, serta pusat perdagangan dan pengembangan UMKM.

Rombongan BNPP juga melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur yang ada. Makhruzi menekankan pentingnya pengawasan dan pemantauan pembangunan perbatasan secara berkala, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) guna menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.

"Kami hadir untuk menyerap aspirasi daerah secara langsung dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara merupakan wilayah strategis dan sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus," tegasnya.