Pemerintah Filipina berencana memberlakukan larangan ekspor bijih nikel mulai Juni 2025. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan industri smelter nikel di Indonesia.

Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar dunia, ternyata masih mengimpor bijih nikel dari Filipina, terutama untuk memenuhi kebutuhan smelter akan bijih nikel dengan kadar tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Djoko Widajatno, Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Ketergantungan ini menjadikan smelter-smelter yang berlokasi di kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay sangat rentan terhadap fluktuasi pasokan.

Ketergantungan Impor dan Potensi Dampak

Data menunjukkan, pada tahun 2024, Indonesia mengimpor sekitar 10 juta ton bijih nikel dari Filipina. Jumlah yang signifikan ini sebagian besar digunakan oleh smelter yang beroperasi di kawasan industri utama. Larangan ekspor dari Filipina dapat memicu kelangkaan bahan baku, khususnya bagi smelter yang mengandalkan impor. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya operasional smelter dan mempengaruhi daya saing industri nikel Indonesia secara keseluruhan.

Peluang dan Tantangan di Tengah Kebijakan Filipina

Di tengah tantangan ini, terdapat peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi baru di sektor hilirisasi nikel. Namun, Djoko Widajatno menekankan perlunya dukungan pemerintah melalui:

• Kepastian hukum
• Kemudahan perizinan
• Insentif investasi

Langkah-langkah ini krusial untuk memaksimalkan potensi Indonesia dalam memanfaatkan berkurangnya pasokan nikel global.

Strategi Mitigasi dan Penguatan Industri Nikel Nasional

Untuk memitigasi dampak kebijakan Filipina, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan:

• Percepatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi perusahaan tambang
• Diversifikasi sumber impor
• Peningkatan efisiensi operasi smelter
• Pengembangan teknologi pengolahan bijih nikel kadar rendah

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bijih nikel kadar tinggi dari luar negeri dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global nikel.

Pemantauan dan Antisipasi Dampak

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menyatakan bahwa FINI terus memantau perkembangan RUU Filipina yang melarang ekspor mineral mentah, termasuk nikel. FINI juga tengah mempelajari detail dampak kebijakan ini, termasuk pengaruhnya terhadap persediaan nikel global, peningkatan harga, dan harga nikel di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan pelaku industri nikel perlu mengantisipasi dampak-dampak ini untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor nikel nasional.

Kebijakan Filipina ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat industri nikel dalam negeri, meningkatkan nilai tambah produk nikel, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan strategi yang tepat dan dukungan pemerintah yang kuat, Indonesia dapat menghadapi tantangan ini dan memperkokoh posisinya sebagai pemain utama dalam industri nikel global.