Partai Demokrat menyatakan sikap untuk tidak terlalu menggubris usulan dari sejumlah purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa isu ini tidak menjadi fokus internal partai.

"Kami di Demokrat memilih untuk fokus pada hal-hal yang secara langsung berdampak pada partai dan stabilitas politik secara umum," ujar Herman di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, usulan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat di negara demokrasi. Namun, ia mengindikasikan bahwa realisasi usulan tersebut akan sulit tercapai karena terbentur pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penting untuk melihat apakah usulan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan akan memberikan gambaran yang jelas," tambahnya.

Saat ini, Partai Demokrat memilih untuk memfokuskan diri pada upaya optimalisasi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa agenda penting yang menjadi perhatian partai antara lain:

• Pembahasan mengenai usulan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset.
• Upaya peningkatan perekonomian nasional.
• Penyehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Isu-isu strategis inilah yang menjadi fokus utama diskusi dan pendalaman kami di internal partai," pungkas Herman.