Gelombang Penutupan Ritel dan Tantangan Ekonomi: Garuda Grounded, Preman Hantui Investasi, dan Upaya Pemerintah Pacu Pertumbuhan
Industri Ritel Terguncang: Gelombang Penutupan Gerai dan Persaingan E-commerce
Industri ritel Indonesia tengah menghadapi badai yang cukup kencang. Beberapa jaringan ritel besar, termasuk GS Supermarket yang berasal dari Korea Selatan, telah mengumumkan penutupan gerai mereka. GS Supermarket berencana menghentikan seluruh operasionalnya di Indonesia pada akhir Mei 2025. Keputusan ini menambah daftar panjang peritel yang berguguran akibat tingginya biaya operasional dan sengitnya persaingan, terutama dengan platform belanja daring atau e-commerce. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang daya tahan bisnis ritel konvensional di era digital.
Faktor-faktor seperti perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke belanja online, biaya sewa tempat yang terus meningkat, dan tekanan ekonomi global turut memperparah kondisi ini. Peritel konvensional harus berjuang keras untuk beradaptasi dengan menawarkan pengalaman belanja yang unik, berinvestasi pada platform digital, dan meningkatkan efisiensi operasional untuk tetap relevan di pasar.
Garuda Indonesia Hentikan Operasi Sejumlah Armada
Di sektor penerbangan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengumumkan penghentian sementara operasional 15 pesawat. Langkah ini memicu spekulasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Namun, Direktur Teknik Garuda Indonesia, Rahmat Hanafi, menjelaskan bahwa penghentian operasional ini terkait dengan jadwal perawatan rutin atau heavy maintenance yang meliputi penggantian suku cadang. Proses perawatan armada tersebut direncanakan akan dilaksanakan sepanjang tahun ini.
Penjelasan ini bertujuan untuk meredam kekhawatiran publik mengenai isu finansial yang mungkin menjadi penyebab utama grounding pesawat. Garuda Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga standar keselamatan dan kualitas layanan penerbangan dengan memastikan seluruh armada beroperasi dalam kondisi prima.
Ancaman Premanisme Hantui Investasi Kendaraan Listrik
Sementara itu, upaya pemerintah untuk mendorong investasi di sektor kendaraan listrik (EV) menghadapi tantangan serius. Media asing, South China Morning Post (SCMP), menyoroti gangguan dari kelompok preman yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) terhadap pembangunan pabrik mobil listrik di Indonesia. SCMP menyebut masalah ini sebagai hambatan besar bagi ambisi Indonesia untuk menjadi pusat kendaraan listrik di Asia Tenggara.
Praktik pemerasan, intimidasi, dan pungutan liar yang dilakukan oleh kelompok preman dapat menghambat kelancaran investasi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk memberantas premanisme dan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif bagi investor lokal maupun asing.
Pemerintah Pacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Belanja
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat pada kuartal I 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mempercepat belanja pemerintah dengan memperluas cakupan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG), pemberian insentif perpajakan untuk sektor perumahan, dan memperluas target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara agar memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi.
Celah Keamanan Sistem Perpajakan Coretax
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui adanya celah dalam sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Pengakuan ini muncul setelah Kemenkeu melalui Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan asesmen terhadap sistem keamanan Coretax.
Identifikasi celah keamanan ini merupakan langkah penting untuk memastikan integritas dan keamanan data perpajakan. Pemerintah berkomitmen untuk menutup celah tersebut dan memperkuat sistem Coretax agar terhindar dari ancaman cybercrime dan kebocoran data.