Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya atas kritikan tajam yang dilontarkan oleh sejumlah akademisi dan pakar terkait kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan ini, yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada para pengemudi ojol menjelang hari raya keagamaan, menuai kontroversi dan bahkan dicap sebagai kebijakan yang kurang bijaksana.

Dalam sebuah diskusi publik yang dihadiri oleh para pengemudi ojol, Yassierli menceritakan pengalamannya menghadapi kritik tersebut. Ia mengungkapkan bahwa beberapa pihak mempertanyakan dasar pemikiran dan praktik terbaik yang mendasari kebijakan BHR ini. Bahkan, ia mengaku menjadi sasaran cemoohan dari sesama akademisi.

"Di kalangan akademisi, guru besar, para profesor, saya sendiri pun tidak luput dari kritikan. Mereka mempertanyakan, 'Mengapa seorang Menteri Ketenagakerjaan yang bergelar profesor mengeluarkan kebijakan yang dianggap kurang tepat?'" ujar Yassierli.

Ia menambahkan, "Mereka mempertanyakan dasar hukum dan contoh implementasi kebijakan BHR ini. Namun, saya tegaskan bahwa ini bukan sekadar masalah mencari contoh. Ini adalah cerminan dari nilai-nilai luhur bangsa kita, yaitu kepedulian terhadap sesama di hari-hari penting keagamaan."

Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan BHR ini lahir dari kebutuhan unik para pekerja di Indonesia, yang dilandasi oleh semangat gotong royong. Menurutnya, semangat kekeluargaan dan gotong royong merupakan karakteristik khas Indonesia yang tidak selalu ditemukan dalam teori manajemen Barat. Oleh karena itu, ia tidak mencari percontohan kebijakan serupa di negara lain.

"Saya tidak bisa merujuk pada praktik terbaik atau buku manajemen tertentu. Saya menghabiskan waktu enam tahun di Amerika Serikat dan memahami teori manajemen Amerika. Namun, ada nilai-nilai penting seperti kekeluargaan dan gotong royong yang seringkali terabaikan dalam teori-teori tersebut. Nilai-nilai ini hanya ada di Indonesia," paparnya.

Menurut Yassierli, kearifan lokal menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan BHR ini. Oleh karena itu, ia lebih memilih pendekatan himbauan daripada regulasi yang ketat.

Ia mengakui bahwa implementasi kebijakan BHR pada tahun pertama ini belum optimal, dan menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan yang ada. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan kebijakan ini melalui diskusi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Yassierli berharap bahwa proses ini akan menghasilkan solusi konkret yang lebih baik di masa mendatang.

Kebijakan BHR: Lebih Lanjut

Kebijakan BHR bagi pengemudi ojol merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada para pekerja sektor informal menjelang hari raya keagamaan. Kebijakan ini didasarkan pada semangat gotong royong dan kepedulian sosial, yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah pihak, terutama dari kalangan akademisi dan pakar, yang mempertanyakan dasar pemikiran dan efektivitasnya.

Kritik yang dilontarkan terhadap kebijakan BHR ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

• Dasar Hukum: Beberapa pihak mempertanyakan dasar hukum yang mendasari kebijakan BHR ini, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai bonus hari raya bagi pengemudi ojol.
• Efektivitas: Ada kekhawatiran bahwa kebijakan BHR ini tidak akan efektif dalam memberikan manfaat yang signifikan bagi para pengemudi ojol, karena sifatnya yang sukarela dan tidak mengikat.
• Potensi Konflik: Beberapa pihak juga khawatir bahwa kebijakan BHR ini dapat menimbulkan konflik antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikator, terutama jika perusahaan aplikator tidak bersedia memberikan bonus hari raya.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan BHR ini didasarkan pada semangat gotong royong dan kepedulian sosial, yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ia juga mengakui bahwa implementasi kebijakan ini pada tahun pertama belum optimal, dan berjanji untuk terus menyempurnakannya melalui diskusi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Ke depan, diharapkan bahwa kebijakan BHR bagi pengemudi ojol dapat terus disempurnakan dan diimplementasikan secara lebih efektif, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pekerja sektor informal di Indonesia.