Pemerintah Inggris mengalokasikan dana sebesar 7,27 juta dollar AS, setara dengan Rp 116 miliar, untuk mendukung inisiatif keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Dana ini disalurkan melalui proyek Sustainable Landscape Investment Partnership in Indonesia (KIBAR), sebuah kemitraan investasi yang berfokus pada lanskap berkelanjutan.

Inisiatif ini merupakan respons terhadap target Folu Net Sink 2030 yang dicanangkan Indonesia, sebuah upaya ambisius untuk mencapai keseimbangan penyerapan karbon bersih dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan bahwa pendanaan dari United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO) ini akan diberikan dalam bentuk hibah. Proyek ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Global Green Growth Institute (GGGI).

Fokus utama proyek KIBAR adalah memperkuat program Perhutanan Sosial, yang dipandang sebagai instrumen penting dalam mengurangi laju deforestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Pendanaan ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan hutan yang lestari dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

"Kemitraan ini akan memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, pengembangan bisnis berbasis hutan, serta penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial," ujar Raja Juli Antoni.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung strategi Folu Net Sink Indonesia. Ia menyatakan kebanggaannya dapat berkontribusi dalam mempercepat praktik berkelanjutan yang melindungi hutan Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Jermey juga menekankan bahwa Perhutanan Sosial merupakan pilar penting untuk mencapai keadilan iklim dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menambahkan bahwa pengembangan mekanisme blended finance, seperti Fasilitas Dana Bergulir, menjadi kunci untuk keberlanjutan pendanaan sektor kehutanan. Ia melihat potensi besar dalam pendanaan berbasis modal alam untuk mengatasi pembiayaan perubahan iklim, terutama pada skala usaha masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Proyek KIBAR sendiri bertujuan untuk mempercepat implementasi Pengembangan Kawasan Terpadu yang menyasar tujuh provinsi prioritas, yaitu:

• Aceh
• Sumatera Barat
• Bengkulu
• Lampung
• Daerah Istimewa Yogyakarta
• Jawa Timur
• Kalimantan Timur

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang difokuskan karena keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Melalui pendekatan Integrated Forest Farming Development, Yogyakarta akan mengembangkan model Wana Tematik yang mencakup:

• Wana Boga (pangan)
• Wana Husada (kesehatan)
• Wana Kriya (kerajinan)
• Wana Wisata (pariwisata)

Model ini diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian lokal.