Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyoroti peran Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), menekankan bahwa posisinya merepresentasikan institusi negara, bukan sekadar juru bicara tim sukses (timses) pasangan calon tertentu.

Syamsu Rizal mengingatkan Hasan Nasbi untuk belajar dari kesalahan komunikasi yang terjadi sebelumnya dan menghindari sentimen pribadi dalam menyampaikan keterangan resmi. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap respons Hasan Nasbi terhadap isu-isu sensitif, termasuk teror yang dialamatkan kepada redaksi Tempo.

"Jangan ada sentimen pribadi ketika menyampaikan keterangan resmi, karena dia bukan juru bicara tim sukses pasangan calon," ujar Syamsu Rizal, Kamis (8/5/2025).

Syamsu Rizal juga mendesak Istana untuk mengevaluasi strategi komunikasi pemerintah secara keseluruhan, khususnya dalam menanggapi isu-isu yang berpotensi memicu kontroversi. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara negara dan rakyat untuk menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, lemahnya komunikasi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menanggapi teror kepala babi yang dialamatkan kepada redaksi Tempo, Syamsu Rizal berpendapat bahwa Hasan Nasbi seharusnya memberikan respons yang sesuai dengan konteks. Ia menyayangkan respons yang terkesan bercanda, mengingat teror tersebut merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers.

"Sebenarnya itu masalah komunikasi yang sangat dasar. Jubir istana seharusnya sudah mengetahui bagaimana menghadapi media," kata Syamsu Rizal.

Sebelumnya, Hasan Nasbi sempat dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Namun, ia kemudian menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkannya untuk tetap melanjutkan tugasnya.

"Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO," ujar Hasan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Kehadiran Hasan Nasbi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025), menjadi sorotan. Ia terlihat duduk di antara sejumlah menteri, termasuk Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

• Evaluasi komunikasi pemerintah
• Jaga kepercayaan publik
• Respons isu sensitif
• Teror media
• Perintah Presiden