Mulai Juli tahun ini, sebanyak 66 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia siap membuka pintu bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu.

Inisiatif pendirian sekolah gratis yang mencakup jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan formal.

"Sekolah rakyat kita sudah punya 53 yang sudah siap se-Indonesia. Ditambah 12, kemarin kita ke Indramayu ada satu lagi, jadi 13. Jadi 66 sekolah rakyat yang bisa kita mulai di tahun ini untuk langsung kita buka," ujar Agus saat berada di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (8/5/2025).

Sekolah Rakyat ini akan menerapkan sistem boarding school atau asrama, yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan. Pemerintah akan menanggung seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, perlengkapan sekolah, makanan, hingga tempat tinggal. Program ini difokuskan untuk masyarakat miskin, terutama yang berada di Desil 1. Setiap Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, sumber daya manusia akan direkrut dari wilayah sekitar sekolah. Proses rekrutmen akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Prioritas utama adalah guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), meskipun opsi lain juga akan dipertimbangkan.

Saat ini, proses penunjukan kepala sekolah telah diselesaikan, sementara seleksi calon peserta didik masih berlangsung untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan pendaftaran. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset-aset bangunan yang tidak terpakai, seperti bekas Pusat Latihan Kerja (PLK), untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat tahap pertama. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengadaan lahan baru dan mempercepat realisasi program.

Dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada, pemerintah hanya perlu melakukan revitalisasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU) akan bertanggung jawab dalam membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Setelah semua persiapan selesai, Sekolah Rakyat siap menerima siswa baru pada pertengahan Juli mendatang.