Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti adanya ketimpangan signifikan dalam penguasaan lahan di Indonesia. Pernyataan ini mengemuka saat ia menghadiri peringatan Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan di Lombok Raya Hotel, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Nusron mengungkapkan bahwa dari total 170 juta hektare lahan di Indonesia, 70 juta hektare di antaranya merupakan kawasan non-hutan. Ironisnya, sekitar 46 persen dari lahan non-hutan tersebut, atau setara dengan 30 juta hektare, dikuasai oleh hanya 60 keluarga besar yang memiliki korporasi. Ia mencontohkan, terdapat satu keluarga yang menguasai lahan seluas 1,8 juta hektare.

"Petani kecil di NTB, termasuk warga Nahdlatul Wathan, mencari tanah satu atau dua hektare saja bisa berkonflik. Tapi ini, ada satu keluarga yang menguasai sampai 1,8 juta hektare. Ini jelas ketimpangan struktural," ujarnya.

Menyikapi kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Menteri ATR/BPN untuk menata ulang sistem pembagian dan pengelolaan tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Penataan ini harus berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.

Nusron menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak memberikan tambahan lahan kepada pihak-pihak yang sudah menguasai areal yang luas. Sebaliknya, pemerintah akan fokus membantu pengembangan usaha petani kecil dan mencari lahan bagi mereka yang belum memiliki tanah. Ia mengajak organisasi Nahdlatul Wathan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan mendorong pembangunan yang berkeadilan di seluruh Indonesia.

"Kami siap bekerja sama dengan Nahdlatul Wathan, sebagaimana kami sudah bermitra dengan PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI. Karena Indonesia ini besar dan mayoritas penduduknya adalah umat Islam, dan di dalamnya ada Nahdlatul Wathan. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di NTB, Menteri Nusron juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Nahdlatul Wathan dalam bidang ketahanan pangan. Ia menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung program ketahanan pangan di NTB.