DPR Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak untuk Tulis Ulang Sejarah

DPR RI menekankan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam rencana pemerintah untuk menyusun ulang sejarah Indonesia. Dukungan penuh akan diberikan jika proses ini inklusif dan bertujuan untuk memperkaya serta mengoreksi catatan sejarah yang ada.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan apresiasinya terhadap gagasan Menteri Kebudayaan terkait dengan reaktualisasi pemahaman bangsa terhadap sejarah. Menurutnya, tujuan yang baik harus diiringi dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan di Gedung DPR RI, Kamis (8/5/2025).

"Jika tujuannya baik dan selalu melibatkan semua stakeholder, kami sangat mengapresiasi, silakan," ujarnya.

Cucun menekankan bahwa jasa dan perjuangan seluruh elemen bangsa dalam merebut kemerdekaan Indonesia harus tercatat dalam sejarah. Penulisan sejarah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bangsa untuk tidak melupakan sejarah.

"Jangan sampai ada andil, kiprah dari semua anak bangsa yang dulu berjuang untuk kemerdekaan yang tidak tercatat. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat menghargai jasa para pahlawan, dan jasa itu harus dicatat dalam sejarah republik kita," tegasnya.

Ia menambahkan, pelurusan sejarah yang keliru juga penting untuk dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengumumkan bahwa pemerintah sedang melakukan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Inisiatif ini mencakup penambahan sejarah periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) ke dalam versi sejarah yang baru.

Fadli Zon menjelaskan bahwa penulisan ulang ini diperlukan karena sejarah nasional terakhir kali ditulis sebelum era Presiden SBY. Selain itu, terdapat berbagai temuan baru di era pra-sejarah serta penambahan-penambahan pada masa pemerintahan sebelumnya yang perlu diintegrasikan.

"Semua yang perlu di-update, kita update. Misalnya, periode terakhir itu periode sebelum Pak SBY, kalau enggak salah. Nanti tentu ditambahkan," ungkap Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Targetnya, penulisan ulang sejarah ini akan selesai pada tahun yang sama, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Pemerintah berencana melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi untuk menyusun sejarah yang komprehensif dan akurat. Pemerintah akan memastikan bahwa berbagai perspektif dan temuan sejarah terbaru diintegrasikan ke dalam narasi sejarah nasional yang baru.