Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah Indonesia akan melakukan kajian mendalam terkait potensi dampak konflik yang terjadi antara India dan Pakistan terhadap kinerja ekspor komoditas strategis, terutama batubara dan Crude Palm Oil (CPO). Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di wilayah Asia Selatan yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global, termasuk sektor energi.

Bahlil menekankan bahwa India dan Pakistan merupakan pasar potensial bagi ekspor energi Indonesia. Oleh karena itu, eskalasi konflik dapat memengaruhi permintaan dan harga komoditas energi, yang pada gilirannya akan berdampak pada pendapatan negara. "Sampai saat ini, konflik antara Pakistan dan India belum menunjukkan pengaruh signifikan, terutama di sektor energi. Namun, kami akan tetap melakukan kajian untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk," ujarnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus memantau perkembangan situasi di wilayah tersebut dan menyerukan kepada kedua negara untuk menahan diri serta mengedepankan dialog damai dalam menyelesaikan perbedaan. Kemlu juga menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi proses mediasi jika diperlukan.

Ketegangan antara India dan Pakistan kembali meningkat setelah insiden penyerangan di wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan. India menuduh kelompok militan yang berbasis di Pakistan bertanggung jawab atas serangan tersebut, yang menyebabkan sejumlah korban jiwa. Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menuduh India melakukan provokasi di wilayah perbatasan.

Konflik yang berkepanjangan antara India dan Pakistan tidak hanya berdampak pada stabilitas regional, tetapi juga dapat memengaruhi rantai pasokan energi global. Indonesia sebagai salah satu produsen batubara dan CPO terbesar dunia perlu mengambil langkah-langkah antisipatif untuk melindungi kepentingan ekonominya. Kajian yang akan dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dampak konflik tersebut dan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat.