Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah bagi pemerintah daerah (Pemda) yang telah berhasil meningkatkan pendapatan. Menurutnya, peningkatan belanja daerah akan berdampak signifikan terhadap perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Adalah sia-sia memiliki dana besar jika hanya disimpan dan tidak diinvestasikan. Kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi," ujar Tito dalam keterangan persnya, Kamis (8/5/2025).

Mendagri mengidentifikasi sejumlah kendala yang menghambat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada sisi belanja. Salah satu faktor utama adalah lambatnya proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda.

"Keterlambatan lelang dan keraguan terkait penggunaan e-katalog menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja," jelasnya.

Tito menjelaskan bahwa realisasi belanja APBD yang rendah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kondisi ini berpotensi memberikan dampak negatif pada sektor swasta, mengingat belanja pemerintah merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah.

"Sektor swasta tidak akan tergerak karena tidak ada pemicu atau stimulasi dari belanja pemerintah," imbuhnya.

Namun demikian, Mendagri mengingatkan agar realisasi belanja tetap terkendali dan tidak melebihi pendapatan secara signifikan. Menurutnya, defisit anggaran hanya dapat ditutupi melalui pinjaman atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya.

"Hanya ada dua cara untuk menutupi defisit belanja, yaitu melalui pinjaman atau memanfaatkan SiLPA," pungkas Tito.

Beberapa poin penting yang ditekankan Mendagri antara lain:

• Percepatan realisasi belanja daerah bagi Pemda yang telah meningkatkan pendapatan.
• Identifikasi dan penanganan kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa.
• Pengendalian realisasi belanja agar tidak melebihi pendapatan.
• Pemanfaatan pinjaman atau SiLPA untuk menutupi defisit anggaran jika diperlukan.