Pemerintah terus berupaya menertibkan truk dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) yang masih beroperasi di jalan raya. Padahal, kebijakan peniadaan ODOL ini seharusnya sudah diterapkan sejak tahun 2023. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengakui bahwa implementasi kebijakan ini berpotensi memicu penolakan dari kalangan pengusaha, khususnya di sektor logistik. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan demi keselamatan dan keamanan seluruh pengguna jalan.

Menhub Dudy menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup panjang bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan Zero ODOL. Awalnya, target penerapan penuh adalah tahun 2023. Namun, karena berbagai pertimbangan, implementasinya terus ditunda. “Sebenarnya, kita sudah memberikan relaksasi cukup lama kepada perusahaan. Kebijakan Zero ODOL ini akan terus kita lakukan,” ujar Dudy di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/5/2025).

Pemerintah saat ini tengah membahas secara intensif kebijakan-kebijakan teknis terkait ODOL di setiap kementerian terkait. Koordinasi lintas sektoral ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dan memastikan implementasi yang efektif. “Masing-masing kementerian akan memberikan kebijakan berkaitan dengan ODOL. Ini akan dibahas secara detail lagi, misalnya dari Kementerian Perhubungan apakah perlu mengeluarkan ketentuan lain, atau dari Kementerian Perindustrian berkaitan dengan dimensi kendaraan,” terang Dudy.

Dudy menekankan bahwa keselamatan jiwa manusia tidak bisa dikompromikan dengan pertimbangan ekonomi. Ia menargetkan pembahasan aturan Zero ODOL dapat diselesaikan tahun ini. “Kita jangan dihadapkan antara perhitungan ekonomi dengan nyawa manusia. Nyawa manusia tidak bisa dihitung dengan angka,” tegasnya. Pemerintah berupaya mempercepat implementasi aturan Zero ODOL demi mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk ODOL.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerapan efektif aturan Zero ODOL pada tahun 2026. Menurut AHY, lambatnya implementasi program ini disebabkan oleh pembahasan lintas sektoral yang masih berlangsung. “Kita targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” kata AHY usai rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk ODOL di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025). Dengan target yang semakin jelas, pemerintah berupaya untuk segera mewujudkan jalanan yang lebih aman dan tertib bagi semua.