Rentetan kecelakaan maut yang melibatkan bus dan truk, terutama yang disebabkan oleh masalah rem blong, kembali menjadi sorotan tajam di Indonesia. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, setidaknya dua insiden tragis telah terjadi, menimbulkan pertanyaan serius tentang keselamatan transportasi darat dan keseriusan pemerintah dalam menanganinya.

Di Sumatera Barat, sebuah bus Antar Lintas Sumatera (ALS) mengalami kecelakaan tunggal di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, pada Selasa (6/5/2025). Insiden tersebut merenggut nyawa 12 orang. Investigasi awal mengindikasikan adanya masalah pada sistem pengereman bus sebagai penyebab utama kecelakaan. Menurut keterangan Kasat Lantas Polres Padang Panjang, Iptu Jamaluddin, bus ALS yang datang dari arah Bukittinggi menuju Kota Padang diduga mengalami hilang fungsi pengereman sesaat sebelum terbalik di dekat simpang Terminal Busur.

Fakta mengejutkan terungkap dari Plt Dirjen Perhubungan Darat, Ahmad Yani, yang menyatakan bahwa berdasarkan data di Aplikasi Mitra Darat, bus ALS tersebut ternyata tidak memiliki izin operasi yang sah. Lebih lanjut, masa uji berkala kendaraan tersebut diketahui berlaku hingga 14 Mei 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan dan penegakan hukum terhadap operasional bus-bus yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Tragedi serupa terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (7/5/2025), ketika sebuah truk diduga mengalami rem blong dan menabrak sebuah angkot di Jl Purworejo-Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener. Dampak dari kecelakaan ini sangat dahsyat, merenggut nyawa 11 orang dan menyebabkan 6 lainnya luka-luka. Seluruh korban adalah penumpang angkot yang merupakan rombongan pelayat. Kondisi angkot setelah kejadian sangat memprihatinkan, hancur tak berbentuk. Kanit Gakkum Satlantas Polres Purworejo, Ipda Boby Pangestu, menjelaskan bahwa rombongan tersebut berasal dari Mendut Magelang dan hendak menuju Purworejo untuk melayat.

Menanggapi rentetan kecelakaan ini, pengamat transportasi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintah. Ia menyoroti bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi di Indonesia dan angkanya tidak menunjukkan penurunan signifikan. Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa kelompok usia 6-25 tahun (pelajar/mahasiswa) merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kecelakaan lalu lintas, dengan angka mencapai 39,48 persen, diikuti oleh kelompok usia produktif 25-55 tahun sebesar 39,26 persen.

Djoko Setijowarno menilai bahwa pemerintah kurang serius dalam menangani masalah transportasi darat, sehingga kecelakaan maut akibat bus dan truk terus berulang. Ia menekankan pentingnya keseriusan pemerintah yang dimulai dari penganggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan. Djoko mendesak agar anggaran keselamatan tidak dikurangi, bahkan jika perlu ditambah, untuk menekan angka kecelakaan. Ia juga mengingatkan bahwa keselamatan transportasi merupakan salah satu kunci keberhasilan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Negara-negara maju di dunia, menurutnya, selalu memiliki angka kecelakaan yang rendah dan tingkat keselamatan yang tinggi.

Djoko Setijowarno juga menyerukan kepada Menteri Perhubungan untuk tidak tinggal diam dan bertindak cepat untuk memastikan bahwa anggaran yang berkaitan dengan keselamatan transportasi tidak dipangkas demi efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa nyawa warga tidak boleh dijadikan arisan yang direnggut di jalan raya dan tidak boleh dipertaruhkan hanya sebagai angka statistik.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh pengamat transportasi Djoko Setijowarno:

• Pemerintah dinilai kurang serius menangani masalah transportasi darat.
• Anggaran keselamatan di Kementerian Perhubungan jangan dikurangi, bila perlu ditambah.
• Keselamatan transportasi merupakan salah satu kunci keberhasilan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
• Menteri Perhubungan diminta untuk tidak diam dan bertindak cepat untuk memastikan anggaran keselamatan transportasi tidak dipangkas.
• Nyawa warga tidak boleh dijadikan arisan yang direnggut di jalan raya dan tidak boleh dipertaruhkan hanya sebagai angka statistik.