Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan sinyal positif terhadap inisiatif pemerintah untuk melakukan pembaruan penulisan sejarah nasional Indonesia. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, secara khusus menyoroti pentingnya memasukkan catatan sejarah mengenai peran signifikan para kiai dan santri dalam perjuangan kemerdekaan bangsa, yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Menurut Cucun, kontribusi para tokoh agama dan santri, seperti Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, sangat krusial dalam berbagai peristiwa penting, termasuk pertempuran 10 November di Surabaya. Ia menegaskan bahwa pengakuan dan pencatatan peran mereka dalam sejarah nasional adalah suatu keharusan.

"Jika tujuannya baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif ini," ujar Cucun.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengumumkan bahwa pemerintah sedang dalam proses penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Pembaruan ini akan mencakup periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Fadli Zon menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena penulisan sejarah nasional terakhir kali dilakukan sebelum era SBY. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan dan pembaruan informasi, termasuk peristiwa dan perkembangan yang terjadi selama periode pemerintahan setelahnya.

Pembaruan sejarah ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Menteri Kebudayaan berencana melibatkan lebih dari seratus sejarawan dari berbagai perguruan tinggi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi dalam penulisan sejarah yang baru.

Fadli Zon menargetkan proses penulisan ulang sejarah Indonesia ini dapat diselesaikan pada tahun ini, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan inklusif mengenai perjalanan bangsa Indonesia.