Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Lenis Kogoya, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berlanjut di Papua tanpa adanya penolakan. Pernyataan ini disampaikan setelah serangkaian kunjungan dan dialog intensif dengan masyarakat di berbagai wilayah Papua, termasuk daerah yang sebelumnya dikenal sebagai zona merah.

Kogoya menjelaskan bahwa kunci keberhasilan penerimaan program MBG di Papua terletak pada perubahan pendekatan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan aspek kultural masyarakat setempat. Strategi ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat asli Papua dalam pengelolaan program, mulai dari penyediaan bahan makanan hingga pengolahan dan penyajian makanan.

"Kami melibatkan masyarakat lokal secara langsung dalam program ini," ujar Kogoya. "Di setiap dapur umum, kami mempekerjakan puluhan warga Papua, terutama para mama Papua, untuk memasak dan melayani anak-anak sekolah. Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki program ini dan tidak ada lagi keraguan atau kekhawatiran."

Inisiatif ini sekaligus menepis isu-isu negatif yang sempat beredar, seperti tudingan bahwa program MBG merupakan bentuk genosida atau upaya penyebaran makanan beracun. Kogoya dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai disinformasi yang sengaja dihembuskan untuk menghambat program MBG.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Selain memberikan manfaat gizi bagi anak-anak Papua, program MBG juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Bahan-bahan makanan yang digunakan dalam program ini, seperti sayur-mayur dan hasil pertanian lainnya, dibeli langsung dari petani lokal. Hal ini memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat dan mendorong mereka untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Dengan adanya program MBG, petani Papua memiliki pasar yang jelas untuk hasil pertanian mereka," kata Kogoya. "Ini tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah."

Penyesuaian Menu Makanan

Kogoya mengakui bahwa pada awalnya terdapat beberapa keluhan terkait menu makanan yang tidak sesuai dengan kebiasaan makan masyarakat Papua. Namun, pemerintah telah merespon keluhan tersebut dengan melakukan penyesuaian menu berdasarkan masukan dari masyarakat.

"Kami terus berdialog dengan masyarakat untuk memastikan bahwa menu makanan yang disajikan sesuai dengan selera dan kebutuhan gizi anak-anak Papua," jelas Kogoya. "Kami juga memanfaatkan bahan-bahan makanan lokal yang mudah didapatkan dan familiar bagi masyarakat."

Koordinasi di Wilayah Rawan

Meskipun program MBG berjalan lancar di sebagian besar wilayah Papua, Kogoya menekankan pentingnya koordinasi yang ketat dalam pelaksanaan program di daerah-daerah yang masih tergolong rawan, seperti Yahukimo, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Ia meminta Badan Gizi Nasional untuk melibatkan tim khusus dari Papua dalam perencanaan dan pelaksanaan program di wilayah-wilayah tersebut.

"Koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan aman dan efektif di wilayah-wilayah rawan," kata Kogoya. "Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengganggu jalannya program."