Merespons situasi keamanan yang genting di beberapa wilayah Papua, Staf Khusus Menteri Pertahanan, Lenis Kogoya, mengadvokasi pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada masyarakat asli Papua. Usulan ini diajukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai upaya untuk menertibkan aktivitas penambangan dan melindungi masyarakat lokal dari ancaman kelompok bersenjata.

Kogoya mengungkapkan keprihatinannya atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terhadap para penambang ilegal di zona merah. Dia mencontohkan insiden di Yahukimo yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Menurutnya, legalisasi tambang rakyat akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas penambangan emas.

"Masyarakat kita mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Jangan ganggu mereka. Jangan membunuh sembarang orang," tegas Kogoya, menekankan bahwa aktivitas penambangan merupakan sumber penghidupan penting bagi masyarakat Papua.

Lebih lanjut, Kogoya menjelaskan bahwa IPR tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk menambang secara legal, tetapi juga membuka peluang kerjasama dengan investor. Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan tambang harus tetap berada di tangan masyarakat asli Papua.

"Mereka bisa mendulang sendiri atau bekerjasama dengan investor. Investor boleh masuk, tetapi pengelolaannya harus tetap di tangan orang Papua agar ekonomi masyarakat terbantu," ujarnya.

Kogoya juga menekankan pentingnya melibatkan para kepala suku sebagai pemilik hak ulayat dalam proses perizinan dan pengelolaan tambang. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak tradisional masyarakat adat tetap terlindungi.

Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lintas kementerian. Kogoya berharap langkah ini dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.