Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan secara aktif mengawasi implementasi kebijakan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengiriman siswa sekolah menengah atas ke barak militer. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen kementerian dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak selama mengikuti program tersebut.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menyatakan bahwa pengawalan program ini sangat penting. Kementerian PPPA melihat inisiatif ini sebagai potensi model yang dapat diadopsi oleh daerah lain, bahkan menjadi program nasional, jika terbukti efektif dalam memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter dan kedisiplinan siswa. "Program ini menjadi arena pembelajaran dan evaluasi untuk bersama, untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap anak-anak," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Saat ini, KemenPPPA belum dapat memberikan penilaian komprehensif terhadap program pelatihan di barak militer tersebut, mengingat program ini baru saja dimulai. Namun, KemenPPPA akan terus memantau dan mengumpulkan data untuk mengevaluasi efektivitas program ini. "Ini adalah inovasi yang muncul dari Jawa Barat. Kita akan pelajari teori dan praktik yang ada di Purwakarta, karena program ini benar-benar baru," imbuh Pribudi.

KemenPPPA akan menunggu hasil dari program yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi ini untuk menilai dampaknya secara menyeluruh terhadap para siswa. Evaluasi ini akan mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan kedisiplinan, pengembangan karakter, dan dampaknya terhadap psikologis siswa. "Keberhasilan maupun kekurangan yang teridentifikasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan publik di tingkat pusat," jelas Pribudi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengungkapkan bahwa sebanyak 272 siswa dari 106 sekolah menengah atas di Jawa Barat telah mengikuti program pelatihan di barak militer. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang sekolah, termasuk SMA negeri, SMA swasta, SMK negeri, dan SMK swasta.

Siska juga menegaskan bahwa seluruh siswa yang mengikuti program ini telah mendapatkan izin tertulis dari orang tua masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak anak dan melibatkan peran serta orang tua dalam pengambilan keputusan.

Kementerian PPPA akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa program pelatihan siswa di barak militer ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan siswa.