Kepemilikan tanah seringkali menjadi bagian penting dari warisan keluarga. Agar peralihan hak atas tanah warisan memiliki kekuatan hukum yang sah, ahli waris perlu melakukan balik nama sertifikat tanah. Proses ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mempermudah transaksi jual beli di kemudian hari.

Balik nama sertifikat tanah warisan dilakukan di Kantor Pertanahan (Kantah) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Prosesnya melibatkan pengumpulan dokumen, pembayaran pajak, dan pengajuan permohonan. Berikut adalah panduan lengkap mengenai prosedur, persyaratan, dan perkiraan biaya yang perlu dipersiapkan:

Persyaratan Dokumen

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42, pemohon wajib menyerahkan beberapa dokumen penting saat mendaftarkan peralihan hak tanah karena warisan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

• Sertifikat tanah asli.
• Surat kematian pewaris (orang yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah).
• Surat keterangan ahli waris.

Apabila hanya ada satu penerima warisan, proses pendaftaran peralihan hak dilakukan atas nama orang tersebut berdasarkan surat keterangan ahli waris. Jika penerima warisan lebih dari satu orang, peralihan hak didasarkan pada surat keterangan ahli waris dan akta pembagian waris yang disahkan oleh notaris atau pejabat berwenang.

Sebelum mengajukan permohonan ke BPN, pastikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) waris dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan telah dibayarkan. Bukti pembayaran ini akan menjadi bagian dari persyaratan dokumen.

Berdasarkan informasi dari PPID Kementerian ATR/BPN, berikut adalah daftar lengkap persyaratan umum yang diperlukan:

• Formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai.
• Surat kuasa (jika pengurusan dikuasakan kepada pihak lain).
• Fotokopi identitas (KTP dan KK) pemohon/para ahli waris dan penerima kuasa (jika ada), yang telah diverifikasi dengan aslinya oleh petugas loket.
• Sertifikat tanah asli.
• Surat keterangan waris yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dapat berupa akta notaris atau surat keterangan waris yang disahkan oleh pejabat berwenang).
• Akta wasiat (jika ada wasiat dari pewaris).
• Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, beserta bukti pembayaran BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
• Bukti pembayaran BPHTB, bukti SSP/PPH (jika nilai perolehan tanah lebih dari Rp 60 juta), dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Prosedur Pengurusan

Secara umum, prosedur balik nama sertifikat tanah warisan meliputi langkah-langkah berikut:

1. Pengurusan Surat Keterangan Waris: Jika belum ada, urus surat keterangan waris di kelurahan/desa atau notaris.
2. Pembayaran Pajak: Lunasi BPHTB Waris dan PBB tahun berjalan.
3. Persiapan Dokumen: Lengkapi semua berkas dan persyaratan yang telah disebutkan di atas.
4. Pengajuan Permohonan: Serahkan dokumen dan persyaratan ke kantor BPN setempat.

Proses balik nama sertifikat tanah warisan di BPN biasanya memakan waktu sekitar 5 hari kerja atau lebih, tergantung pada kondisi dan kepadatan antrean di kantor pertanahan tersebut. Setelah proses di BPN selesai, akta pembagian waris atau Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) dapat dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), jika diperlukan.

Estimasi Biaya

Biaya balik nama sertifikat tanah warisan bervariasi tergantung pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku dan luas tanah. Untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan, Anda dapat menggunakan rumus berikut:

(Nilai tanah per meter persegi (m²) x Luas tanah per meter persegi (m²)) / 1.000

Sebagai contoh, jika Anda memiliki tanah warisan seluas 500 m² di suatu wilayah dengan nilai tanah per m² sebesar Rp 1.500.000, maka perkiraan biaya balik nama sertifikat tanah waris adalah sekitar Rp 750.000.

Dengan memahami prosedur, persyaratan, dan estimasi biaya yang terlibat, diharapkan proses balik nama sertifikat tanah warisan dapat berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum atas aset yang Anda warisi.