Gelombang keprihatinan atas dampak abrasi dan banjir rob yang terus melanda pesisir Demak semakin menguat. Puluhan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dari Kecamatan Sayung dan Bonang mendatangi kantor DPRD Demak untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung. Mereka mendesak agar pemerintah daerah meningkatkan status banjir rob menjadi bencana daerah, sehingga penanganan dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Syaifudin, perwakilan dari tokoh NU, mengungkapkan bahwa kedatangan mereka ke DPRD didorong oleh banyaknya keluhan masyarakat yang merasa penanganan banjir rob berjalan lambat dan tidak efektif. Kondisi ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama para petani tambak dan nelayan. Menurutnya, peningkatan status menjadi bencana daerah akan membuka akses terhadap anggaran penanggulangan bencana yang lebih besar, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.

"Selama ini, penanganan hanya fokus pada abrasi saja, tanpa ada solusi yang konkret untuk mengatasi banjir rob," ujarnya. "Jika statusnya bencana, maka akan ada alokasi anggaran khusus untuk penanganan pasca bencana yang lebih terstruktur dan berkelanjutan."

Kondisi desa-desa pesisir di Demak saat ini sangat memprihatinkan. Selain terendam banjir rob, wilayah tersebut juga rentan terhadap banjir akibat curah hujan tinggi. Syaifudin menyebutkan bahwa sekitar 20 desa telah terkepung oleh banjir rob dan luapan sungai. Masyarakat merasa pemerintah daerah kurang serius dalam menangani masalah ini dan hanya memberikan bantuan yang bersifat sementara.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan tanggul laut. Namun, реаlisasinya terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, peningkatan status banjir rob menjadi bencana daerah dianggap sebagai langkah krusial untuk mendapatkan dukungan dana dari pemerintah provinsi dan pusat.

Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, mengakui bahwa permasalahan abrasi dan banjir rob di Demak sudah sangat mendesak untuk segera ditangani. Ia berjanji akan menampung seluruh aspirasi masyarakat dan berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut secara bertahap.

"Kami memahami betul keluhan masyarakat yang merasa lelah dengan kondisi ini," kata Zayinul. "Pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi, meskipun tidak bisa selesai dengan cepat, tetapi yang terpenting adalah ada upaya penanganan yang berkelanjutan."

Pemerintah daerah juga menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendapatkan dukungan dana dan tenaga ahli dalam penanganan banjir rob dan abrasi di Demak.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam penanganan banjir rob di Demak:

• Peningkatan Status Bencana: Mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan status banjir rob menjadi bencana daerah.
• Pembangunan Tanggul Laut: Mengusulkan pembangunan tanggul laut sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir rob.
• Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat: Meminta dukungan dana dan tenaga ahli dari pemerintah provinsi dan pusat.
• Penanganan Berkelanjutan: Memastikan penanganan banjir rob dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.
• Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penanganan banjir rob.

Dengan adanya perhatian yang lebih serius dan penanganan yang komprehensif, diharapkan masalah abrasi dan banjir rob di Demak dapat segera teratasi dan masyarakat dapat kembali hidup dengan aman dan nyaman.