Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan kesiapan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai lokasi percontohan untuk program Sekolah Rakyat. Pernyataan ini disampaikan setelah peninjauan dua lokasi potensial yang akan dijadikan pusat kegiatan belajar mengajar. Kedua lokasi tersebut adalah kawasan Kelurahan Untia di Kecamatan Biringkanaya dan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate.

Dalam kunjungannya, Gus Ipul didampingi oleh tim dari Kementerian Sosial dan perwakilan Pemerintah Daerah Makassar. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk mempercepat implementasi program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Gus Ipul menekankan bahwa pemilihan lokasi di Makassar didasarkan pada beberapa faktor, termasuk ketersediaan lahan, aksesibilitas, dan dukungan dari pemerintah daerah.

"Saya melihat kedua lokasi ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul usai peninjauan. "Gedung BPSDM Sulsel khususnya, memiliki fasilitas yang memadai dan dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara lahan di Kelurahan Untia dapat dikembangkan lebih lanjut untuk fasilitas pendukung lainnya."

Program Sekolah Rakyat sendiri bertujuan untuk memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu, terutama anak-anak putus sekolah dan orang dewasa yang belum memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal. Kurikulum yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat akan disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan potensi daerah, dengan fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja.

Menurut rencana, Sekolah Rakyat di Makassar akan mulai beroperasi pada tahun ini dengan kapasitas awal sekitar 100 siswa di gedung BPSDM Sulsel. Tahap selanjutnya adalah pengembangan fasilitas di Kelurahan Untia yang diharapkan dapat menampung hingga 400 siswa. Gus Ipul menjelaskan bahwa pembiayaan program Sekolah Rakyat akan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun tidak menutup kemungkinan adanya dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar.

"Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk operasional Sekolah Rakyat, termasuk seragam, makanan, dan kebutuhan belajar mengajar lainnya," kata Gus Ipul. "Namun, kami juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam pembiayaan, terutama untuk pengembangan fasilitas dan program-program tambahan yang sesuai dengan kebutuhan lokal."

Gus Ipul menambahkan bahwa saat ini, Kementerian Sosial sedang melakukan rekrutmen guru dan kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa tenaga pengajar yang direkrut memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi. Ia berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat, masyarakat kurang mampu dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Program Sekolah Rakyat ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal. Dengan memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berkualitas, diharapkan masyarakat dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja dan mampu menghadapi tantangan global.

Beberapa poin penting terkait program Sekolah Rakyat di Makassar:

• Dua lokasi potensial: Gedung BPSDM Sulsel dan Kelurahan Untia.
• Target peserta: Anak-anak putus sekolah dan orang dewasa kurang mampu.
• Kurikulum: Disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan potensi daerah.
• Pembiayaan: APBN dan potensi dukungan APBD.
• Target operasional: Mulai beroperasi tahun ini dengan kapasitas awal 100 siswa.
• Rekrutmen: Sedang berlangsung proses rekrutmen guru dan kepala sekolah.