Era digital, yang semula dielu-elukan sebagai ruang kebebasan berekspresi, kini justru menjadi arena baru bagi represi dan manipulasi opini. Algoritma media sosial, alih-alih memperluas partisipasi publik, seringkali digunakan untuk membungkam suara-suara kritis, menyebarkan propaganda, dan menciptakan polarisasi yang memperdalam perpecahan di masyarakat.

Ironisnya, kekuatan yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, seperti media sosial, justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik dan ekonomi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran serius tentang masa depan demokrasi di era digital, di mana kebenaran menjadi kabur dan opini publik mudah dimanipulasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat sipil memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga ruang publik yang sehat dan rasional. Dibutuhkan upaya kolektif untuk melawan tsunami disinformasi dan manipulasi opini publik, dengan membangun institusi dan norma yang menjunjung tinggi deliberasi terbuka dan inklusif.

Jebakan Kapitalisme Komunikasi

Algoritma media sosial seringkali menciptakan jebakan kapitalisme komunikasi, di mana ekspresi personal diperdagangkan demi popularitas semu. Politik algoritmik, yang memanipulasi alat-alat digital untuk tujuan politik, semakin mengancam kesehatan demokrasi digital, terutama di negara-negara berkembang.

Praktik white branding yang lazim dijumpai dalam politik Amerika Serikat, menemukan bentuknya yang unik di Indonesia, yaitu politik "sundel bolong". Istilah ini merujuk pada upaya pencitraan positif di dunia digital untuk menutupi rekam jejak yang suram di masa lalu.

Alat-alat digital seperti media sosial, algoritma, kecerdasan buatan (AI), dan deep fake digunakan secara profesional dan dengan dukungan finansial yang mumpuni untuk memanipulasi opini publik dan mencuci citra para tokoh politik yang bermasalah.

Netralitas Teknologi adalah Ilusi

Netralitas teknologi adalah ilusi belaka. Masyarakat sipil dan akademisi perlu terus mengkritisi dan mendorong penguatan literasi digital yang transformatif. Membangun nalar kritis dan membuka ruang dialog menjadi kunci untuk membongkar ilusi-ilusi digital dan mencegah masyarakat terbajak oleh algorithmic virality.

Buku-buku yang mengupas tuntas fenomena politik algoritma menjadi refleksi kritis komunikasi politik di era digital. Para elite dan negara diingatkan untuk lebih etis dalam menggunakan media sosial, bukan sekadar sebagai alat kampanye, tetapi juga sebagai sarana mendidik masyarakat demokratis.

Rekomendasi Strategi Menghadapi Manipulasi Opini Digital:

• Pendidikan Kritis: Integrasikan pendidikan literasi digital ke dalam sistem pendidikan formal dan informal untuk membangun nalar kritis masyarakat dalam menghadapi informasi di media sosial.
• Penguatan Masyarakat Sipil: Dukung dan berdayakan gerakan masyarakat sipil yang aktif dalam mengawasi dan melawan disinformasi serta manipulasi opini publik.
• Regulasi yang Tepat: Kembangkan regulasi yang melindungi kebebasan berekspresi sambil mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di platform digital.
• Transparansi Algoritma: Dorong platform media sosial untuk lebih transparan dalam menjelaskan cara kerja algoritma mereka dan dampaknya terhadap opini publik.
• Kolaborasi Multistakeholder: Bangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Dengan upaya kolektif dan terkoordinasi, kita dapat menjaga demokrasi dari ancaman manipulasi opini di era digital dan membangun masyarakat yang lebih cerdas dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik.